INDRAMAYU, RADARCIREBON.ID – Ketua Forum Pondok Pesantren (FPP) Indramayu, KH Azun Mauzun melarang seluruh pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Indramayu turun ke jalan terkait Al Zaytun.
Menurut Kiai Azun, sat ini masalah Al Zaytun sudah dalam penanganan pemerintah pusat dan Polri, dan Pimpinam Al Zaytun sedang dalam pemeriksaan oleh Bareskrim Polri.
Sehingga, sebagai ketua Forum Pondok Pesantren dan Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, Kiai Azun telah memberitahukan kepada seluruh ponpes di Kabupaten Indramayu untuk tidak turun ke jalan menyikapi Al Zaytun.
Baca Juga:PLN Warning Warga untuk Tidak Bermain Layangan Dekat Jaringan Listrik, Bisa Bahayakan Keselamatan Jiwa Pemkab Cirebon Dilema Tangani Eksploitasi Tambang Gunung Kuda, Sekda: Semua Izin Ada di Provinsi
“Kami meminta kepada seluruh masyarakat khususnya di lingkungan pondok pesantren untuk menghargai proses yang sedang berjalan, menyerahkan apapun hasilnya kepada pemerintah pusat,” tuturnya.
Disampaikan Kiai Azun, apabila ada masyarakat atau sekelompok orang mengatasnamakan insan pondok pesantren melakukan aksi terkait polemik Al Zaytun, maka itu bukanlah dari golongan pondok pesantren, khususnya yang tergabung dalam FPP Indramayu.
“Jika ada yang mengatas namakan dari pondok pesantren itu di luar kewenangan kami dan bukan tanggung jawab kami, karena kami sudah intruksikan kepada seluruh ponpes di Indramayu,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu pengurus ponpes di Kecamatan Jatibarang, Nurul mengaku telah menerima surat dari ketua FPP Indramayu, apalagi Ponpesnya telah bergabung di Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Indramayu.
“Kita sudah terima surat imbauan dari ketua FPP Indramayu secara langsung, intinya untuk besok pondok pesantren yang masuk dalam FPP tidak ada yang turun dijalan terkait Al Zaytun, karena sudah dalam penanganan pemerintah pusat dan Polri, dan kita serahkan semuanya kepada pemerintah apalagi kemarin pimpinan Al Zaytun sudah menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian,” ujar Nurul.
Sehingga, lanjutnya, jika ada masyarakat yang mengaku atau memgatas namakan dari santri dari pondok pesantren melakukan demonstrasi pada hari Kamis (6/7), dipastikan bukan dari