Menurut dia, pergantian harusnya bisa dilakukan hanya pada kendaraan atau armada yang sudah tidak layak. Sehingga kendaraan yang masih layak tidak perlu diganti dengan kendaraan baru.
“Saya menyoal kepekaan sosial dari Pemkab Cirebon. Di tengah kondisi masyarakat yang ekonominya belum stabil, malah melakukan pengadaan mobil baru meskipun dengan sistem sewa,” ujarnya kepada Radar Cirebon.
Terlebih, kata dia, mobil pejabat Eselon II yang diganti baru tersebut bukanlah produk lama sehingga masih bisa digunakan dengan baik.
Baca Juga:Alun-alun Pataraksa Kabupaten Cirebon: Direncanakan sejak 2018, Habiskan Anggaran Rp15,5 MiliarForlista Dorong Study Tour SMA di Kota Cirebon Dikelola Biro Perjalanan Lokal
“Mobil jenis Rush yang digunakan para kadis atau pejabat eselon II kan masih baru, dirawat rutin juga. Saya kira belum harus ganti,” katanya.
“Kalau camat iya, karena dulu waktu saya camat juga sudah pakai APV yang sudah tua usianya,” imbuh Munangwar yang merupakan mantan ASN Pemkab Cirebon itu.
Masyarakat, kata dia, lebih membutuhkan program perbaikan dan peningkatan infrastruktur ketimbang melihat pengadaan mobil baru untuk pejabat.
Sehingga ia khawatir apa yang dilakukan saat ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada Pemkab Cirebon.
“Perbaikan infrastrukur, peningkatan pelayanan, saya kira tidak harus dengan mobil baru. Buktikan dulu sekarang sudah optimal belum dalam melayani masyarakat,” katanya.
Hal ini, menurut Munangwar, menimbulkan banyak persepsi negatif. Menimbulkan persepsi perilaku gaya hidup bermewah-mewahan.
Pengadaan mobil baru juga membuat Beban APBD akan terasa sangat berat karena uang yang dikeluarkan setiap tahun lebih dari Rp1,7 miliar untuk sewa tersebut. (dri)