CIREBON, RADARCIREBON.ID – Elemen buruh dari Forum Serikat Buruh Garmen dan Tekstil (FSB Garteks) Cirebon mendatangi gedung DPRD Kota Cirebon pada Rabu 26 Juni 2024.
Mereka menyampaikan aspirasi penolakan terhadap pemotongan upah untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Kedatangan elemen buruh ini diterima oleh Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana, serta perwakilan Komisi III, M Fahrozi, dan Komisi II, M Noupel SH MH.
Baca Juga:PPDB SMA Jalur Zonasi Kacau, Asal SMP Purwokerto dan Majalengka Bisa Diterima di SMAN Kota CirebonInilah Lokasi Warem yang akan Ditertibkan Satpol PP
Sekretaris DPC FSB Garteks Cirebon, Nur Indra, menyatakan bahwa program Tapera yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 sangat memberatkan para buruh. Nilai manfaatnya bagi para buruh sendiri masih belum jelas.
“PP 21/2024 terkait Tapera menetapkan iuran sebesar 3 persen dari upah buruh ke depannya. Awalnya program ini ditujukan untuk ASN namun meluas ke sektor swasta. Ini menjadi dasar penolakan kami,” ujarnya.
Menurut Nur Indra, pihaknya pernah menanyakan kepada pemerintah pusat apakah Tapera ini serupa dengan program Jamsostek dan lainnya, namun kejelasannya masih samar. Tabungan Tapera ini diwajibkan namun belum pasti dapat ditarik kapan.
“Kami tidak bisa mengabaikan bahwa kondisi buruh di Cirebon sedang tidak baik, dan beban 3 persen untuk Tapera akan semakin memperberat,” tambah Nur Indra.
Lebih lanjut, bagi buruh yang sudah memiliki rumah, mereka juga diminta untuk ikut serta dalam Tapera, meskipun manfaatnya masih belum jelas.
“Kami menolak dengan tegas, sampai regulasinya jelas dan disosialisasikan. Kami meminta DPRD untuk merekomendasikan hal ini kepada DPR-RI, sebagai suara aspirasi FSB Garteks,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, M Fahrozi mendukung aspirasi yang disuarakan oleh elemen buruh tersebut.
Baca Juga:Ajak Pelanggan Peduli Pendidikan, Kini Pengguna AXIS Mudah Lakukan Donasi Kuota dengan AXISNETSTMIK IKMI Lepas 5 Mahasiswa Asing asal Kamboja dan Madagaskar
Ia juga akan mendukung aspirasi mereka yang keberatan terhadap pemotongan wajib Tapera dari upah buruh yang tergolong pas-pasan.
“Kami telah menyiapkan surat rekomendasi yang ditandatangani Ketua DPRD untuk disampaikan ke DPR-RI, agar segera mengundang lembaga dan Kementerian terkait program Tapera ini,” tambah Fahrozi. (azs)