RADARCIREBON.ID – Kabar data – data di negara kita diretas oleh hacker terus muncul, meski kominfo melakukan penambalan cuma 2% aja yang di dapat. Informasi sebelumnya menyebutkan bahwa Hacker meminta tebusan kepada pengelola situs PDN untuk menebus data tersebut tapi di kubu kominfo atau pemerintah nggan untuk menyetujuinya.
Rentannya situs-situs di Indonesia terhadap serangan hacker terus menjadi perhatian utama, terutama dengan meningkatnya kasus peretasan di tahun 2024. Beberapa faktor utama yang menyebabkan rentannya situs-situs ini adalah teknologi yang tidak memadai, ketidak patuhan terhadap prosedur keamanan yang benar, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola keamanan siber.
Kasus Yang Pernah Dulu Sebelum Data PDN
Salah satu kasus yang dulu populer yang menonjol adalah peretasan situs resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan). Serangan ini dilakukan dengan menggunakan malware “Stealer” yang bertujuan mencuri informasi login pegawai, yang kemudian digunakan untuk mengakses data internal. Meskipun data sensitif tetap aman, peretasan ini berhasil mencuri data sebesar 1,64 terabyte yang mencakup informasi pendaftaran komponen cadangan dan siaran pers (Kompas Nasional).
Penyebab Utama
Baca Juga:Viralnya Cek Kodam Di Aplikasi Tiktok Yang Lagi Naik Daun Apasih Cek Kodam Itu ??Cara Menghemat Penyimpanan Di HP Biar Aman Dan Lancar Untuk Di Pakai
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi tiga penyebab utama maraknya peretasan ini :
Teknologi yang Tidak Memadai : Banyak perangkat lunak dan keras yang digunakan tidak memenuhi standar keamanan yang di perlukan.Prosedur Keamanan yang Tidak Tepat : Banyak instansi tidak melakukan uji penetrasi (pentest) secara rutin untuk mengidentifikasi dan menutup celah keamanan.Keterbatasan Sumber Daya Manusia : Meskipun sistem dan teknologi yang digunakan mungkin sudah canggih, kemampuan SDM dalam mengelola dan merespons ancaman siber masih terbatas. Hal ini membuat mereka mudah terjebak oleh serangan phishing dan teknik rekayasa sosial lainnya.
Dampak dan Tindakan
Dampak dari serangan ini sangat signifikan, terutama dalam hal kepercayaan publik terhadap keamanan data di lembaga pemerintah. Komisi I DPR RI bahkan menyebut situasi ini sebagai “darurat keamanan siber” dan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah komprehensif dan segera dalam meningkatkan keamanan siber nasional .
Untuk mengatasi masalah ini, peningkatan teknologi dan pelatihan SDM menjadi kunci utama. Selain itu, penerapan prosedur keamanan yang lebih ketat dan uji penetrasi secara rutin perlu dilakukan untuk memastikan sistem tetap aman dari ancaman yang terus berkembang.