DPRD Kabupaten Cirebon memfasilitasi pertemuan puluhan petani tambak se Kecamatan Losari dengan manajemen PT Kings Property Indonesia (KPI), Senin (28/4).
Dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori, Ketua Bapemperda Lukman Hakim SHI MH, Anggota Komisi I Yuki Eka Bastian SH, dan Berry Kusuma Sudrajat
Pertemuan itu dihadiri kuwu se-Kecamatan Losari, Camat Losari Mukhlas, Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Dani Irawadi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Dadang Junaedi serta Kabag Hukum Setda Kabupaten Cirebon Agung Hariaji SH, dan Dinas Penanaman Modal Penanam Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Baca Juga:BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Kematian ke Keluarga PMI MusthakfirinIKABAS Ciayumajakuning Wujudkan Momen Kebersamaan
Dalam forum tersebut, petani tambak kembali menegaskan tuntutan yang tidak jauh berbeda dari audiensi sebelumnya.
Mereka meminta agar uang panjar (down payment) yang pernah dibayarkan PT KPI dalam rencana investasi di wilayah Losari dihapuskan, mengingat pelunasan pembayaran lahan tambak tak kunjung terealisasi.
Selain itu, petani juga menuntut pembebasan pajak, pengembalian dokumen kepemilikan seperti sertifikat dan AJB, serta kompensasi atas kerugian yang dialami akibat lahan yang tidak produktif.
“Bagaimana tidak terdampak? Baru dibayar DP, pelunasan mandek, lahan pun jadi terbengkalai. Bayangkan, sudah tujuh tahun,” tegas Ketua Dewan Penasehat Forum Petani Tambak Kecamatan Losari, Yusuf SE.
Yusuf menambahkan, mandeknya pelunasan menyebabkan kerusakan tambak dan hilangnya sumber penghasilan para petani. Ia mencatat sekitar 500 petani di Kecamatan Losari terdampak, dengan 300 di antaranya berasal dari Desa Ambulu. Setiap petani, memiliki luasan lahan yang bervariatif.
“Kedatangan kami ke DPRD ini harus menghasilkan keputusan yang jelas untuk keberlangsungan para petani tambak,” tegasnya.
Senada, Ketua Forum Silaturahmi Petani Tambak Kecamatan Losari, Nahdirun, meminta PT Kings memberikan kompensasi kepada petani. Ia menilai ketidakjelasan pembayaran lahan yang akan dialihfungsikan menjadi kawasan industri telah menimbulkan efek domino, terutama terhadap perekonomian petani.
Baca Juga:EASGA FC Resmi Promosi ke Liga 4 Seri 1Soroti Gedung Disnaker dan BPBD
“Kalau kawasan industri ini memang jadi dibangun, pembebasan lahan harus dilakukan serentak dan petani harus dilibatkan dalam setiap tahapan, mulai dari pra-pelaksanaan hingga pasca-pembebasan,” ucapnya.