RADARCIREBON.ID – Perencanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon dinilai aneh. Alih-alih efensi anggaran, pemerintah daerah justru membangun gedung baru. Padahal, persoalan infrastruktur jalan jauh lebih urgen.
Hal itu mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim.
Yang menjadi sorotan dari politisi PDI Perjuangan itu adalah pertama, rencana pembangunan gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) senilai Rp7 miliar. Kedua, pembangunan gedung di Disnaker sebesar Rp4 miliar. Bahkan, di LPSE telah muncul angka Rp725 juta untuk lanjutan rehab gedung aula Dinas Ketenagakerjaan.
Baca Juga:Saksi Benarkan Keterlibatan Hasto20 Sekolah Ambil Bagian dalam Program Digitalisasi Sekolah
“Angka itu muncul di RKPD 2025 dan bisa di lihat di Sirup (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Kabupaten Cirebon untuk pekerjaan di tahun ini,” ungkapLukman Hakim kepada Radar Cirebon, Jumat (25/4).
Menurutnya, di tengah gencarnya efesiensi anggaran, eksekutif harus lebih cerdas dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Hari ini yang menjadi sorotan tajam adalah infrastruktur jalan. Harusnya anggaran rebab atau membangun gedung baru itu dialihkan ke infrastruktur jalan,” terangnya.
Lukman Hakim mempertanyakan, sejauh mana urgensinya membangun atau merevitalisasi gedung baru. Bahkan, dua tahun lalu, Disnaker mendapat anggaran sebesar Rp800 juta untuk Balai Pelatihan Kerja (BLK).
“Efektif tidak? Nyatanya, tidak berjalan dengan baik. Maka, Bappelitbangda dan bupati harus mengevaluasi SKPD tersebut. Alihkan untuk penanganan jalan rusak, karena program ini menjadi prioritas pemerintah daerah,” paparnya.
“Sekarang lelang lanjutan rehab gedung Disnaker sudah selesai. Padahal kenapa tidak distop saja dan dialihkan untuk memperbaiki kondisi ruas-ruas jalan yang rusak,” ungkapnya.
Ia berharap, rencana rehab Balai Latihan Kerja (BLK) Disnaker Kabupaten Cirebon tidak jadi digelar. Dan dialihkan untuk menambah anggaran infrastruktur jalan. “Ini lebih bermanfaat mengingat minimnya anggaran untuk infrastruktur,” tandasnya.
Baca Juga:WADUH! Ada Perusahaan di Kuningan Tahan Ijazah Mantan PegawaiEksekusi Lahan di Awirarangan Kuningan Diwarnai Ketegangan
“Prioritaskan terlebih dahulu untuk penanganan jalan. Kita ini sudah darurat jalan rusak. Sementara anggaran yang dimiliki DPUTR, tidak bisa mencover semua perbaikan jalan rusak,” lanjutnya.
Untuk itu, dirinya meminta semua anggaran yang ada kembali dibuatkan skala prioritas untuk pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya untuk perbaikan jalan, termasuk di Wilayah Cirebon Timur yang sudah mengkhawatirkan.