RADARCIREBON.ID – Ratusan pegawai honorer, di antaranya tenaga guru, kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut kepastian status kepegawaian yang tak kunjung jelas meski telah mengabdi puluhan tahun.
Ketua Forum Honorer R2 dan R3 Kabupaten Cirebon, Anton meminta pemerintah daerah dan DPRD agar segera bertindak.
Ia juga mendesak pemerintah daerah memperjelas dan mengupayakan proses perekrutan yang adil dan transparan. “Kami meminta hak kami yang sudah lama dijanjikan,” katanya.
Baca Juga:Srikandi PLN UPT Cirebon Sulut Semangat KartiniKKHI Jadi Pusat Layanan Kesehatan Calhaj
Selain kejelasan status, mereka juga mendesak agar sisa formasi ASN PPPK tahun 2024 yang berjumlah sekitar 300 formasi diberikan kepada mereka.
Jika pun dialihkan menjadi PPPK paruh waktu, mereka meminta agar upah disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Para peserta aksi juga menyoroti ketimpangan gaji di kalangan tenaga honorer. Bahkan, ada guru yang terima gaji di bawah standar kelayakan hidup.
“Jika harus menerima status paruh waktu, kami minta ada upaya peningkatan kesejahteraan serta batas waktu maksimal hanya satu tahun, yaitu hingga 2026 saja,” tegas Anton.
Tak lupa, mereka juga mempertanyakan transparansi anggaran daerah dan sisa formasi yang belum dimanfaatkan secara maksimal, meski Kabupaten Cirebon dikenal memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi.
Para pegawai honorer itu juga berharap agar Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan pimpinan daerah lainnya dapat memberikan keputusan yang konkret.
“Kami meminta agar persoalan ini diselesaikan sebelum rekrutmen PPPK tahun 2025 dimulai. Kami berharap ada kebijakan yang masuk akal serta manusiawi dari pemerintah terhadap nasib para honorer R2 dan R3 Kabupaten Cirebon,” timpal orator lainnya.
Baca Juga:719 Peserta PPPK Kuningan Bakal Ikuti Seleksi Tahap IIPB PASI Kota Cirebon Kirim Atlet ke Filipina
Ya, ketimpangan gaji di kalangan tenaga honorer jauh dari kata manusiawi. Bahkan ada guru yang menerima gaji di bawah Rp1 juta per bulan. Lebih mirisnya lagi, masih ada yang Rp300 ribu per bulan.
“Nilainya bervariatif. Ada yang dapat Rp300 ribu, Rp700 ribu. Ini sangat menyedihkan. Katanya pendidik bangsa, tapi gaji di bawah sejuta. Bagaimana kami bisa fokus mengajar?”
“Kami juga punya anak, punya keluarga,” ucap salah satu honorer saat audiensi di hadapan Sekda, Wabup, Kepala BKAD, BKPSDM, dan unsur pimpinan DPRD.