RADARCIREBON.ID -Bupati Indramayu Lucky Hakim memerintahkan jajarannya untuk melacak keberadaan mobil dinas (mobdin) milik Pemkab Indramayu yang hilang jejak.
Seperti diketahui, saat pengecekan fisik kendaraan yang dipimpin langsung bupati, sebanyak 196 unit kendaraan tidak diketahui keberadaannya.
Menyikapi perintah bupati tersebut, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu, Dr Ahmad Syadali MEd mengatakan, pihaknya langsung melakukan upaya pelacakan aset semaksimal mungkin.
Baca Juga:Gelar Tinju untuk Cegah TawuranSukseskan Swasembada Pangan, Wakil Bupati Indramayu Dukung Percepatan Tanam Padi
“Saat pengecekan kendaraan dinas, ada 196 unit mobil dinas yang tidak ada. Padahal, kita sudah umumkan agar seluruh mobil dinas yang ada di Indramayu dihadirkan ke areal Sport Center Indramayu untuk dicek,” ujar Ahmad Syadali, kemarin.
Diungkapkannya, dari jumlah sebanyak 1.066 unit kendaraan yang dimiliki Pemkab Indramayu, ketika dicek hanya ada 870 unit saja.
Sementara sisanya, sebanyak 196 unit kendaraan tidak diketahui keberadaannya, karena tidak ada saat dilakukan pengecekan.
“Pas pengecekan, 196 kendaraan itu tidak ada keterangan apapun, entah sedang dipakai atau apa, sehingga dinyatakan tidak diketahui. Yang jelas kita akan lakukan pencarian, seperti mobil siaga belum hadir saat pengecakan,” kata Syadali.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 196 kendaraan dinas roda empat atau mobil dinas milik Pemkab Indramayu tidak diketahui keberadaannya alias hilang jejak.
Hal itu diungkapkan Bupati Lucky Hakim usai memimpin apel kendaran dinas di Sport Center Indramayu, Selasa pagi (29/4).
Lebih lanjut, dijelaskan Bupati Lucky, dari total 1.066 kendaraan roda empat yang tercatat milik Pemerintah Kabupaten Indramayu, hampir dua ratus unit kini berstatus tidak jelas, hilang, tidak terurus, atau digunakan di luar jalur resmi.
Baca Juga:Potensi Bencana Cukup Tinggi, Wakil Bupati Indramayu Ajak Masyarakat Siap SiagaBertemu Forum Mahasiswa, Kapolres Indramayu Jalin Sinergitas dengan Generasi Muda
Situasi ini memicu keprihatinan mendalam, sekaligus menguak potensi kelalaian sistemik dalam pengelolaan aset negara.
“Kita bicara potensi kerugian negara hampir Rp20 miliar jika kendaraan-kendaraan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Bupati Lucky kepada awak media.
Lebih lanjut, Bupati Lucky menegaskan, rakyat berhak mengetahui keberadaan tersebut, karena dibeli dari uang rakyat.
“Ini bukan sekadar angka. Ini uang rakyat. Dan rakyat berhak tahu ke mana mobil-mobil itu pergi,” ujarnya.