RADARCIREBON.ID – Praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan kembali menjadi sorotan. Menyikapi hal ini, DPRD Kuningan menunjukkan kepedulian serius terhadap hak-hak pekerja dengan membuka layanan pengaduan masyarakat.
Langkah ini diumumkan langsung Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, saat memimpin rapat paripurna, Rabu (7/5). Dalam suasana pasca peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Nuzul menyampaikan bahwa isu ketenagakerjaan harus menjadi perhatian bersama, terutama menyangkut praktik yang berpotensi melanggar hak-hak dasar buruh.
“Kami mengapresiasi semangat para buruh dalam membangun daerah. Namun, praktik penahanan ijazah oleh perusahaan tidak bisa dianggap remeh. Ini menyangkut hak fundamental seorang pekerja,” ujarnya.
Baca Juga: Agenda Besar di Kuningan, Morning Work For Humanity 2025 Kolaborasi Disdikbud dan LKKS Angka Kemiskinan di Kabupaten Kuningan Masih Tinggi, Program Pengentasan Kemiskinan Belum Optimal
Ia menjelaskan, meski dalam beberapa kondisi penahanan ijazah bisa dibenarkan secara hukum jika tercantum dalam perjanjian kerja, namun pengawasannya tetap harus ketat. Terlebih jika praktik tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang tidak wajar dan berpotensi menyalahi aturan konstitusi.
“Negara harus hadir. Pemerintah harus mampu memberikan perlindungan kepada warganya, apalagi jika praktik seperti ini sudah menjurus pada pelanggaran hukum. Bila perlu, pengawasan dilakukan sejak tahap perizinan usaha,” tegasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, DPRD Kuningan resmi membuka saluran pengaduan masyarakat terkait permasalahan ketenagakerjaan, termasuk penahanan ijazah. Masyarakat bisa menyampaikan keluhan melalui nomor 082129241701.
Nuzul berharap, inisiatif ini bisa menjadi wadah penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kuningan serta menjadi langkah preventif agar praktik-praktik merugikan pekerja tidak terus terjadi.
“Kami tidak ingin kasus semacam ini terus berulang. Jika kita ingin menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, maka perlindungan terhadap pekerja harus menjadi prioritas,”pungkasnya. (ags)