RADARCIREBON.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono pagi-pagi sudah menyentil Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi (KDM), Jumat, 9, Mei 2025.
Ono Surono menyinggung mengenai agenda musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang disebut sebatas agenda seremonial.
Kemudian di acara tersebut, bupati – walikota serta hadirin hanya mendengarkan pidato dari Kang Dedi Mulyadi.
Sementara program 2026 tidak mungkin dibahas hanya dalam waktu 1 – 2 jam saja.
Baca Juga:Nah Loh! Kasus Dugaan Pemotongan Dana PIP SMAN 7 Cirebon Tetap Lanjut, Kejari Cirebon Sudah Bidik Tersangka?Kejadian di Kuningan, 7 Kambing Dimangsa, Harimau Jawa atau Macan Tutul? Nih Lihat Jejak Kakinya
“Musrenbang yang beberapa hari lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial,” kata Ono Surono, dikutip radarcirebon.id.
Menurut dia, musrenbang seharusnya membahas detil program pemerintah untuk tahun mendatang. Tetapi justru lebih banyak diisi dengan pidato KDM.
“Tidak mungkin membahas detil terkait program tersebut hanya membutuhkan 1 – 2 jam saja dan lebih banyak mendengarkan pidator Gubernur Jawa Barat,” sindir Ono.
Legislator asal Kabupaten Indramayu itu, mempertanyakan pernyataan KDM di pidato tersebut yang dinilai menyindir DPRD Provinsi Jabar.
“(KDM) malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat, karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD,” sebutnya.
Bagi Ono, dirinya juga tidak tertarik membahas program pemerintah provinsi untuk tahun 2026.
Sebab, baginya lebih penting untuk mendiskusikan yang terjadi saat ini. Yakni, dicoretnya bantuan keuangan sebesar Rp 1,7 triliun ke kabupaten kota.
Baca Juga:Ayo Jalan-jalan ke Kebumen Geopark, Berwisata di Kawasan The Mother Earth of JavaTalitian, Cara Jitu Atasi Kemiskinan di Sukasari Kidul Majalengka
“Ya memang saya pun tidak tertarik mendiskusikan 2026. Saya lebih penting mendiskusikan tahun 2025,” tegasnya.
Bupati – walikota se-Jawa Barat, kata Ono, pasti terbebani dengan dicoretnya Rp 1,7 triliun bantuan keuangan Provinsi Jabar dan hanya menyisakan Rp 500 miliar. Itu pun untuk bantuan jaminan kesehatan para pekerja.
“Banyak sekali program yang dicoret. Saya ingin fokus membahas 2025. Saya ingin membahas 1,7 triliun tersebut,” tandasnya.
Ono mempertanyakan mengapa program yang sudah dibahas sebelumnya, kini dicoret-coret.
Padahal pembahasan program 2025 tersebut sudah dilakukan Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin bersama DPRD Provinsi Jabar periode 2018 – 2025.
“Itu sudah dibahas panjang oleh Pj Gubernur Bey Machmudin dengan DPRD periode yang lalu. Kita harus hormati betul,” ujarnya.
Menurut Ono, pasti program prioritas tersebut sesuai dengan pemerintah pusat. Infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, pengendalian inflasi dan sebagainya.