RADARCIREBON.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, tak terima dengan pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon.
Ono Surono mempersoalkan pernyataan Kang Dedi Mulyadi (KDM), terkait dengan pembahasan program yang tak perlu melibatkan DPRD Jabar, karena prosesnya lama dan berbelit.
Dia juga menuntut agar anggaran sebesar Rp 1,7 triliun yang dicoret KDM dikembalikan, karena itu adalah bantuan keuangan untuk kabupaten – kota.
Baca Juga:Nah Loh! Kasus Dugaan Pemotongan Dana PIP SMAN 7 Cirebon Tetap Lanjut, Kejari Cirebon Sudah Bidik Tersangka?Kejadian di Kuningan, 7 Kambing Dimangsa, Harimau Jawa atau Macan Tutul? Nih Lihat Jejak Kakinya
Padahal, pembahasan di DPRD adalah prosedur yang harus dilakukan sebagai fungsi pengawasan.
Sebaliknya, Ono Surono juga menyindir Dedi Mulyadi yang lebih banyak pidato ketimbang membahas program di Musrenbang 2025.
Padahal, program 2026 tidak mungkin dibahas hanya dalam waktu 1 – 2 jam saja. Apalagi dalam waktu tersebut, justru lebih didominasi pidato KDM dan agenda seremonial.
“Musrenbang yang beberapa hari lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial,” kata Ono Surono, dikutip radarcirebon.id.
Menurut dia, musrenbang seharusnya membahas detil program pemerintah untuk tahun mendatang. Tetapi justru lebih banyak diisi dengan pidato KDM.
“Tidak mungkin membahas detil terkait program tersebut hanya membutuhkan 1 – 2 jam saja dan lebih banyak mendengarkan pidator Gubernur Jawa Barat,” sindir Ono.
Legislator asal Kabupaten Indramayu itu, mempertanyakan pernyataan KDM di pidato tersebut yang dinilai menyindir DPRD Provinsi Jabar.
Baca Juga:Ayo Jalan-jalan ke Kebumen Geopark, Berwisata di Kawasan The Mother Earth of JavaTalitian, Cara Jitu Atasi Kemiskinan di Sukasari Kidul Majalengka
“(KDM) malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat, karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD,” sebutnya.
Bagi Ono, dirinya juga tidak tertarik membahas program pemerintah provinsi untuk tahun 2026.
Sebab, baginya lebih penting untuk mendiskusikan yang terjadi saat ini. Yakni, dicoretnya bantuan keuangan sebesar Rp 1,7 triliun ke kabupaten kota.
“Ya memang saya pun tidak tertarik mendiskusikan 2026. Saya lebih penting mendiskusikan tahun 2025,” tegasnya.
Bupati – walikota se-Jawa Barat, kata Ono, pasti terbebani dengan dicoretnya Rp 1,7 triliun bantuan keuangan Provinsi Jabar dan hanya menyisakan Rp 500 miliar. Itu pun untuk bantuan jaminan kesehatan para pekerja.
“Banyak sekali program yang dicoret. Saya ingin fokus membahas 2025. Saya ingin membahas 1,7 triliun tersebut,” tandasnya.