RADARCIREBON.ID- Implementasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus terus diawasi dan dievaluasi agar tercapai tujuannya, yakni pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia, baik yang diterapkan melalui sekolah-sekolah maupun posyandu yang tersebar di seluruh Indonesia.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program MBG atau Makan Bergizi Gratis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi.
Para pembantu Presiden pun kini terus mengupayakan akselerasi implementasi program MBG agar dampaknya dapat dirasakan penerima manfaat dengan target 82,9 juta orang.
Baca Juga:Siapa Sangka, Nabung Seribu Sehari Bisa Bawa Pemulung Naik HajiMenhub Lantik dan Rotasi Mutasi 14 Pejabat, Putra Kuningan Jabat Dirjen Perhubungan Darat
Hal ini seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, di Jakarta, Jumat, 9 Mei 2025.
Zulkifi Hasan mengatakan proram MBG merupakan program prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan Indonesia emas 2045.
“Pemenuhan gizi dapat menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), perekonomian, dan lapangan kerja,” ujar Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Agenda dalam rapat tersebut adalah pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
Rancangan Perpres tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG secara umum mengatur rangkaian tata kelola penyelenggaraan program MBG agar program dapat berjalan efektf, efisien, dan berkelanjutan.
Ruang lingkup pengaturan meliputi lima aspek. Aspek tersebut terdiri dari monitoring, evaluasi, dan pengendalian.
Kemudian, pelaporan penyelenggaraan MBG, Tim Koordinasi, Peran Pemerintah Daerah, dan Pendanaan.
Baca Juga:Persiapan SEA Games 2025, Kemenpora Gelar Seleknas Tenis Meja, Takraw, dan TinjuKenang Masa Kuliah di Unpad dan Berbagi Kisah Inspiratif, Menteri Rini: Kesuksesan Tak Datang Dalam Semalam
“Kesimpulannya, kita memutuskan agar ada tim dari kementerian terkait isi bahan untuk merumuskan Perpres atau Inpres,” jelas Zulkifli Hasan.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini yang hadir dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tersebut, memaparkan strategi yang dapat ditempuh untuk optimalisasi program prioritas tersebut.
“Ada beberapa persoalan yang harus diorkestrasi secara baik terutama SDM, tata kelola, dan membangun digitalisasinya,” ungkap Menteri Rini.
Rini menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi langkah strategis untuk mendukung keberhasilan Program MBG.
Kementerian PANRB berperan memastikan tersedianya SDM yang tepat melalui pengaturan formasi, rekrutmen, dan redistribusi ASN secara efektif dan efisien.