Oleh karena itu, Anggota Komisi HAM DPR ini pun mendorong agar seluruh kebijakan daerah yang menyangkut moral, dan masa depan masyarakat dikaji secara terbuka melalui diskusi publik yang melibatkan tokoh agama, pakar medis, masyarakat sipil, dan lembaga legislatif. “Negara tidak boleh memperlakukan rakyatnya sebagai objek eksperimen kebijakan,” pungkasnya. (jp)
DPR Keberatan Kebijakan Dedi Mulyadi, Tidak Sepakat Vasektomi Syarat bagi Penerima Bansos
