RADARCIREBON.ID – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN Toto Suharto menekankan pentingnya pengembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor ekonomi kreatif atau ekraf, khususnya di wilayah pedesaan.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Jabar, Toto mengadakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Acara ini berlangsung di Balai Desa Karangmuncang, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, Sabtu (10/5/2025). Diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari warga, aparat desa, serta unsur Forkopimcam.
Baca Juga:UMKM Majalengka Diguyur Modal Rp10 JutaJalan Penghubung Antardesa di Kabupaten Majalengka Rusak Parah
Dalam sambutannya, Toto menjelaskan bahwa perda ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk mendukung pelaku UMKM agar lebih maju, terutama di sektor seperti kuliner, kerajinan tangan, dan industri kreatif yang memanfaatkan potensi lokal.
“Melalui regulasi ini, masyarakat memiliki peluang untuk mengembangkan ide dan kreativitasnya. Mereka juga bisa mengakses pelatihan, modal usaha, hingga pemasaran produk secara lebih luas,” ungkap Toto.
Ia juga mengimbau para pelaku usaha di desa agar mengurus legalitas usaha seperti izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan sertifikasi halal. Langkah ini penting agar usaha mereka mendapat perhatian pemerintah dan berpeluang mendapat bimbingan atau bantuan yang berkesinambungan.
Menurutnya, proses pengurusan izin bisa dilakukan melalui sinergi antara pemerintah desa dan lembaga teknis seperti Diskopdagperin serta Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan yang membidangi ekonomi kreatif.
Sejak dilantik pada 10 April 2025 sebagai anggota DPRD Jawa Barat, Toto kini menjabat di Komisi I yang membidangi pemerintahan. Ia menyebut bahwa Kabupaten Kuningan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga keterbatasan infrastruktur.
“Kami terus mengajukan berbagai aspirasi, termasuk perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya. Namun, terbatasnya anggaran di tingkat provinsi sering menjadi kendala dalam realisasi program,” katanya.
Lebih lanjut, Toto menyoroti peran strategis koperasi desa seperti Koperasi Merah Putih dalam menjaga harga dan distribusi produk pertanian. Ia rutin turun ke lapangan untuk memantau harga gabah dan pupuk serta berdialog langsung dengan petani.
Baca Juga:Ada 11 Klub dari Liga Inggris Berpeluang Tembus Kompetisi Eropa Musim DepanDampak Efisiensi Anggaran, Hotel Fitra Majalengka Rumahkan Karyawan Mulai Mei Ini
“Kita harus menjamin distribusi yang adil dan menghindari kerugian bagi petani. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dari desa,” ujarnya tegas.