Kepada pelaku usaha, Farida mengimbau agar memanfaatkan kemudahan OSS untuk pengurusan perizinan, serta memastikan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dilakukan secara berkala.
“Ini bukan sekadar kewajiban, tapi juga jembatan komunikasi antara usaha Anda dan pemerintah,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Cirebon, Sosro Harsono SSos, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dan bimtek ini bertujuan memberikan pemahaman teknis terkait pelaporan perizinan berusaha berbasis risiko.
Baca Juga:PLN dan Polres Cimahi Perkuat Sinergi Pembangunan PLTA CisokanEmpat Desa di Cirebon Timur Terendam Banjir Lagi, Warga Tagih Janji BBWS Cimanuk Cisanggarung
“Bimtek dilaksanakan selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu. Di hari pertama, pesertanya berasal dari sektor klinik dan apotek,” terangnya.
Sosro menyebutkan bahwa setiap tahun pihaknya menerima surat dari pemerintah provinsi mengenai target jumlah pengusaha yang wajib menyampaikan laporan LKPM.
“Pelaku usaha kecil dan menengah wajib menyampaikan laporan dua kali setahun. Sementara pelaku usaha menengah ke atas harus melapor empat kali dalam setahun. Jika tidak, izinnya bisa dibekukan secara otomatis,” jelasnya.
Sosro menambahkan, perusahaan memiliki peran penting dalam menggerakkan pembangunan di Kota Cirebon. Pemerintah juga terus memberikan apresiasi kepada investor, salah satunya melalui kemudahan perizinan mandiri.
Dengan telah dimilikinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), menurutnya, proses perizinan menjadi lebih mudah karena lokasi usaha sudah dapat terlihat jelas apakah sesuai atau tidak.
“Nilai investasi Kota Cirebon pada triwulan I sudah mencapai Rp590 miliar. OSS sangat membantu pemerintah dalam hal penguatan angkatan kerja,” pungkasnya. (abd)