RADARCIREBON.ID – Kabar ketidakharmonisan antara Bupati Imron MAg, Wakil Bupati Agus Kurniawan Budiman, dan Sekda Hilmy Riva’i, mencuat beberapa waktu lalu ketika puluhan jabatan di lingkup Pemkab Cirebon diisi Plt. Wabup dan Sekda disebut-sebut tak diajak bicara saat penunjukan puluhan Plt. Lalu, isu ini semakin santer setelah pada Selasa (20/5/2025), Bupati Imron melantik puluhan pejabat Eselon III dan IV tanpa kehadiran wabup dan sekda.
Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman atau Jigus, irit bicara saat dikonfirmasi Radar Cirebon perihal ketidakhadirannya pada pelantikan puluhan pejabat Eselon III dan IV itu. “Saya ada tugas ke Jakarta, di Gedung DPR,” singkat Jigus.
Sementara Sekda Hilmy Riva’i membantah kabar bahwa ada kerenggangan dengan bupati. Kata Hilmy, ia memang tidak hadir dalam agenda mutasi dan rotasi puluhan pejabat Eselon III dan IV itu karena tengah menjalankan tugas lain. “Saya ada tugas ke luar kota,” ungkapnya, Rabu (21/5/2025).
Baca Juga:Jamaah Haji Gelombang 2 asal Kabupaten Cirebon Berangkat ke Tanah SuciLantik 65 Pejabat Eselon III dan IV, Bupati Cirebon: Untuk Eselon II Durung Dipikiraken
Ia kemudian membantah retaknya hubungan dirinya dengan Bupati Cirebon. “Nggak, nggak (tidak ada keretakan, red). Kita tetap kompak,” tegas Sekda Hilmy Riva’i.
Sementara itu, Pj Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Cirebon Dade Mustofa Efendi mengaku kecewa atas langkah yang dinilai tidak kolektif dan mencederai etika pemerintahan.
“Kalau ini benar, sekali lagi kalau benar Jigus -sapaan akrab Agus Kurniawan Budiman- tidak dilibatkan, apalagi sampai tidak diundang, maka kami menyampaikan rasa kecewa yang mendalam,” terang Dade, Rabu (21/5/2025).
Menurutnya, tindakan itu bukan hanya mencerminkan lemahnya komunikasi di tubuh pemerintahan, tetapi juga menunjukkan pengabaian terhadap prinsip kolektif kolegial yang seharusnya dijunjung dalam kepemimpinan daerah. “NasDem merasa dikhianati atas keputusan sepihak ini,” tegasnya.
Dade menilai apa yang terjadi saat ini bertentangan dengan komitmen politik yang dibangun bersama dalam koalisi PDIP, Hanura, dan NasDem saat pilkada lalu. “Ketika keputusan penting seperti mutasi dan rotasi dilakukan tanpa komunikasi terbuka dan transparan, itu jelas bentuk pengingkaran terhadap semangat kebersamaan yang kami rawat bersama,” imbuhnya.