Ia juga menyinggung tantangan besar lainnya, yaitu menjadikan Kabupaten Cirebon lebih mandiri secara fiskal.
“Sampai hari ini Kabupaten Cirebon masih bergantung pada bantuan pusat dan provinsi untuk penguatan anggaran. Kemandirian masih menjadi PR besar,” ucapnya.
Sementara Sosiolog UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Wahid Hasyim mengapresiasi Imron-Jigus yang dengan terbuka mengungkapkan ke publik program prioritas 100 hari kepemimpinannya.
Baca Juga:100 Hari Edo-Farida Pimpin Kota Cirebon, Sudahkah Jadi Idola Masyarakat? Walikota Cirebon: Saya Tak Ada Program 100 Hari Kerja, tapi Kerja Terus-menerus
“Terlepas dari apapun hasilnya, masyarakat dapat mengetahui dan menilai sendiri kinerja yang telah dilakukan pemerintah. Ini sangat baik agar pemerintah juga mau menerima masukan dari berbagai pihak,” katanya.
Kendati demikian, kata Wahid, ada banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh Pemkab Cirebon.
Masalah infrastruktur, pelayanan persampahan, hingga normalisasi sungai dan sarana prasarana lainnya, meskipun sudah menjadi program prioritas, namun dampaknya masih belum terlalu dirasakan oleh masyarakat.
Menurutnya, Pemkab Cirebon juga perlu gerak cepat untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak.
Misalnya dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang menjadi daerah hulu untuk penanganan banjir yang ada di sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon.
Kemudian, pemkab juga diminta lebih tegas dalam pembinaan kepada para kepala desa untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjaga stabilitas desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini banyak kepala desa atau pemerintah desa yang berkonflik dengan masyarakatnya. Dari sisi penyelenggaraan desa, tentu ini cukup mengganggu masyarakat dalam pelayanan,” katanya.
Baca Juga:Pemkab Cirebon Raih WTP 10 Kali Berturut-turutMau Ikut? Ada Sekolah Relasi Suami Istri, Terutama bagi Pasangan Muda
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Dr Sophi Zulfia SH MH mengapresiasi perbaikan infrastruktur yang mulai tampak, namun menekankan bahwa masih ada pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah Universal Health Coverage (UHC) BPJS.
“Infrastruktur sudah mulai dibenahi. Tapi persoalan UHC BPJS masih belum ada solusi konkret. Ini harus diselesaikan bersama-sama oleh Dinkes, Disdukcapil, dan Dinsos. Hingga hari ini belum ada titik temu,” ungkapnya.
Sebagai bentuk keseriusan, DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) BPJS jika hingga bulan depan belum ada solusi yang jelas.
“Kami akan tindak lanjuti secara formal. Masyarakat Kabupaten Cirebon berhak atas layanan kesehatan yang memadai dan ini harus menjadi prioritas kerja pemerintah daerah,” terang Sophi Zulfia.