RADARCIREBON.ID-Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Indramayu bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, menggelar pertemuan untuk mempererat kemitraan dalam pengelolaan sumber daya hutan secara terpadu, di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, Senin (26/5).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ir Aep Surahman, jajaran perangkat daerah, Wakil Administratur KPH Indramayu Mursid beserta tim, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX Jawa Barat Agus Sukondi, serta perwakilan dari Serikat Petani Indramayu.
Dalam kesempatan itu, Mursid menekankan, urgensi memperkuat koordinasi lintas instansi, terutama antara Perhutani, pemerintah daerah, dan Dinas Kehutanan, demi terciptanya tata kelola hutan yang berkelanjutan dan produktif.
Baca Juga:Bolehkan Jaksa KPK Hadirkan Saksi Ahli dari Penyelidik? Ini Yang Terjadi Pada Sidang Sekjen PDIP Hasto KristiyKontroversi Wisuda Anak Sekolah
“Kami berupaya menyelaraskan agenda pemanfaatan kawasan hutan dengan berbagai program pembangunan, mulai dari sektor wisata, ketahanan pangan, hingga pengelolaan sumber daya air dan penguatan ekonomi masyarakat desa hutan,” ujar Mursid.
Ditembahkannya, partisipasi aktif warga sekitar kawasan hutan menjadi komponen utama dalam praktik pengelolaan hutan yang dilakukan KPH Indramayu.
Sinergi dengan kelompok seperti Serikat Petani Indramayu disebutnya sebagai bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program kehutanan.
“Setiap kegiatan yang kami lakukan selalu melibatkan warga desa sekitar. Kolaborasi dengan Serikat Petani Indramayu adalah salah satu contoh kemitraan yang telah terjalin dengan baik dan akan terus ditingkatkan,” katanya.
Di sisi lain, Sekda Indramayu Ir Aep Surahman menggarisbawahi pentingnya agar seluruh program yang digagas Perhutani dapat menyentuh langsung peningkatan taraf hidup masyarakat, dengan tetap mengedepankan aspek pelestarian lingkungan.
“Pemerintah Kabupaten Indramayu akan senantiasa mendukung langkah Perhutani dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa hutan, tentu dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian dan keberlanjutan,” tutur Aep. (han)