RADARCIREBON.ID- Dalam upaya memperjuangkan keadilan fiskal dan peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Dr Hilmy Riva’i MPd menyambangi Deputi Bappenas. Kedatangannya itu untuk menyampaikan langsung kondisi fiskal dan kebutuhan strategis daerah.
Juga menjadi momentum penting dalam meluruskan sejumlah persepsi keliru. Selain itu, menegaskan peran historis Kabupaten Cirebon dalam pembangunan Jawa Barat. “Selama ini kondisi fiskal Kabupaten Cirebon disalahpahami sebagai daerah dengan stabilitas fiskal yang tinggi. Padahal, jika dibandingkan dengan wilayah lain di Wilayah III Cirebon, Kabupaten Cirebon berada di posisi kelima terbawah dalam hal stabilitas fiskal,” ungkap Hilmy, kemarin.
Dalam pertemuan itu, kata Hilmy, pihaknya menekankan bahwa Kabupaten Cirebon merupakan daerah bersejarah yang memiliki peran penting dalam perkembangan wilayah Jawa Barat. “Kalau tidak ada Cirebon, tidak akan ada kabupaten/kota lain seperti Garut atau Ciamis. Tapi sampai saat ini, kita justru belum mendapatkan perhatian anggaran yang proporsional dari pusat,” ungkapnya.
Baca Juga:Siapkan Rp4,5 Miliar, Disdagin Kabupaten Cirebon Bangun Pusat Kuliner dan Expo Center di WatubelahHaji 2025: Kloter Terakhir dari Cirebon Dilepas 28 Mei 2025
Dalam upaya meyakinkan pemerintah pusat, Hilmy juga mengangkat potensi historis Kabupaten Cirebon sebagai kekuatan tersendiri. “Kita adalah kabupaten tua, lebih dulu ada dibanding banyak kabupaten/kota lain. Ini modal sejarah yang seharusnya jadi pertimbangan dalam distribusi anggaran pusat,” paparnya.
Respons positif pun datang dari Deputi Bappenas yang mendorong Pemkab Cirebon segera menyusun perencanaan anggaran untuk sektor-sektor strategis, terutama kesehatan dan pendidikan. Menanggapi hal itu, Hilmy menyampaikan pihaknya telah menyiapkan usulan anggaran masing-masing sebesar Rp250 miliar untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Pemkab berharap setidaknya 60 persen dari total usulan itu dapat disetujui pemerintah pusat.
Namun, tantangan utama dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih berkutat pada persoalan kepemilikan lahan. Dari 40 kecamatan yang ada, hanya 17 kecamatan yang memiliki aset tanah atas nama pemerintah daerah. Sebaliknya, mayoritas fasilitas layanan kesehatan seperti Puskesmas dan Pustu masih berdiri di atas tanah milik desa.
“Kita butuh lahan minimal satu hektare per kecamatan untuk pembangunan Puskesmas, Pustu, hingga kantor kecamatan dalam satu kawasan. Ini akan menjadi syarat utama agar kita bisa memperoleh DAK 2026,” ungkapnya.