RADARCIREBON.ID-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu (IKMI) Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di Pendopo Kabupaten Indramayu, kemarin.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk evaluasi terhadap 100 hari kerja Bupati Indramayu Lucky Hakim dan Wakil Bupati H Syaefudin, yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan dalam pembangunan dan pelayanan publik.
Ketua Umum IKMI Cirebon, Wahyu Ilahi menjelaskan, aksi ini membawa empat tuntutan utama.
Baca Juga:Toto Suharto Dorong Kemajuan Ekonomi Kreatif Desa di Kabupaten KuninganKPAID Dukung Penuh Program Pendidikan Barak Militer di Kuningan
“Pertama, kami menuntut perbaikan infrastruktur jalan yang layak, kedua adalah penerangan jalan umum (PJU), ketiga reformasi birokrasi, dan keempat audit terhadap penggunaan dana desa oleh para kuwu,” kata Wahyu Ilahi, Kamis (29/5).
Ditegaskannya, reformasi birokrasi sendiri merupakan janji kampanye dari bupati dan wakil bupati yang harus diwujudkan.
Menurut Wahyu, mahasiswa turun langsung ke pendopo sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus memastikan bahwa visi-misi kepala daerah tidak hanya menjadi wacana.
“Kami datang untuk berdialog, menanyakan sejauh mana implementasi visi-misi itu,” tambahnya.
Aksi berjalan cukup kondusif. Selang beberapa waktu, mahasiswa diajak berdiskusi ke dalam pendopo oleh pejabat pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Indramayu, yang mewakili Bupati Lucky dan Wakil Bupati Syaefudin.
Setelah audiensi, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Indramayu, Atang Riko Hasbudi merespons tuntutan yang diajukan mahasiswa.
“Proyek jalan sudah dalam proses lelang. Untuk PJU, proyeknya sudah berjalan di wilayah jalan provinsi, dari Tukdana sampai Widasari. Itu atas upaya bupati dan wakil bupati agar Indramayu mendapatkan fasilitas penerangan yang layak,” ungkap Atang di depan puluhan pengunjuk rasa.
Baca Juga:Sukses Helat Wisuda Gelombang 1, Unwir Indramayu Konsisten Cetak Lulusan Unggul dan KompetitifBupati Indramayu Minta Direksi PT BWI Mundur jika Tak Capai Keuntungan 30 Persen Tiap Tahun
Terkait audit dana desa, lanjut Atang, sudah mulai dilakukan. “Sedangkan untuk reformasi birokrasi tinggal menunggu surat dari Kemendagri, kemungkinan pertengahan Juni sudah mulai diterapkan,” jelas Atang.
Menutup aksi, Wahyu menegaskan bahwa ini adalah awal dari gerakan pengawasan IKMI terhadap pemerintahan daerah.
“Jika program-program pemerintah membawa manfaat bagi masyarakat, kami akan mendukung. Namun jika ditemukan penyimpangan, maka kami akan bersuara,” ujar Wahyu. (han)