RADARCIREBON.ID -Forum Petani Tambak Kecamatan Losari mendesak kejelasan pelunasan pembayaran lahan oleh PT Kings Property Indonesia (KPI) yang telah tertunda selama tujuh tahun.
Mereka menyatakan siap beradu data dalam pertemuan lanjutan yang akan difasilitasi DPRD Kabupaten Cirebon.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Penasihat Forum Petani Tambak Kecamatan Losari, Yusuf SE, belum lama ini.
Baca Juga:16 Perumahan di Pamengkang Cirebon Belum Serah Terima Fasum, Jalan Rusak Tak Bisa DiperbaikiNormalisasi Sungai Sukalila Cirebon untuk Estetika
Dijelaskannya, hingga saat ini tidak ada kepastian terkait pelunasan lahan petani yang telah dijual kepada PT KPI.
Padahal, sebagian petani telah menerima uang muka atau down payment (DP), namun tanpa bukti pembayaran yang sah.
“Kami siap menyiapkan data pembanding untuk dicocokkan dengan data milik PT Kings. Ini penting agar persoalan ini tidak terus menggantung,” ujar Yusuf.
Menurutnya, banyak petani yang hanya diberi kuitansi kosong saat menerima DP, tanpa mengetahui jumlah yang tercatat resmi. Lebih parah lagi, kuitansi asli justru dipegang oleh pihak perusahaan, bukan petani.
“Siapa saja yang sudah menerima DP dan berapa jumlahnya, kami juga tidak tahu pasti. Karena tidak ada bukti tertulis yang diserahkan kepada petani. Mereka hanya diminta tanda tangan di atas kuitansi kosong,” tegasnya.
Ia menduga masalah ini bermula dari adanya perantara atau calo dalam proses jual beli lahan.
Forum pun telah mengumpulkan data lebih dari 100 petani yang disebut-sebut menerima DP, dan menyerahkan kuasa kepada forum untuk memperjuangkan hak mereka.
Baca Juga:Chelsea Juara Conference League Kalahkan Real Betis, Sejarah Baru Eropa!UGJ Cirebon Raih Akreditasi Unggul dari BAN-PT
Rencananya, pertemuan lanjutan yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Pertemuan tersebut akan melibatkan perwakilan petani, pihak PT KPI, serta instansi terkait lainnya.
“Kami masih menunggu kabar dari DPRD dan PT Kings. Dalam forum nanti, kami ingin mendengar langsung rincian siapa saja yang menerima DP dan berapa nilainya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Yusuf mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi petani yang terdesak kala itu membuat mereka menerima DP meski tanpa bukti yang sah.
“Waktu itu petani sedang kesulitan ekonomi. Ada uang datang ya langsung diterima, meskipun hanya diberi kuitansi kosong. Mereka dijanjikan pelunasan akan dilakukan tiga bulan setelah DP. Tapi nyatanya sudah tujuh tahun tidak ada kejelasan,” ungkapnya.