RADARCIREBON.ID- Keluarga korban longsor Gunung Kuda menerima santunan yang diserahkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Senin (2/6/2025).
Penyerahan dilakukan di Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata (Gedung Negara Krucuk), Kota Cirebon.
Saat menyerahkan santunan, Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM mengatakan seluruh anak di bawah umur yang orang tuanya menjadi korban Gunung Kuda, baik yang sekolah maupun tidak sekolah, semua menjadi tanggung jawab dirinya. Tak hanya sekolahnya, tapi juga makannya setiap hari.
Baca Juga:Cerita Korban Longsor Gunung Kuda: Reang Ana Ning Jero Mobil, Masih Urip, Tulung…Pengusaha Gunung Kuda Bandel: Ngeruk Terus Meski Dilarang, Kini Jadi Tersangka
“Kepala Dinas Pendidikan mohon untuk mencatat dan memastikan anak-anak korban tetap sekolah. Yang masuk SD tetap harus masuk DD, anak yang masuk SMP harus masuk SMP, anak yang masuk SMA harus masuk sekolah SMA. Semua tidak boleh putus sekolah. Ini menjadi tanggung jawab gubernur. Termasuk makannya setiap hari menjadi tanggung jawab saya,” tegas KDM.
KDM menjelaskan bahwa bantuan datang dari berbagai lembaga maupun pribadi. Mulai dari Baznas membantu keluarga korban meninggal Rp10 juta, korban luka-luka Rp5 juta serta sembako. Lalu, BJB akan memberikan tabungan senilai Rp10 juta untuk setiap keluarga korban.
“Ditambah dari saya pribadi sebagai gubernur masing-masing Rp5 juta. Itu di luar tanggungan biaya hidup anak-anak. Semua mendapatkan Rp25 juta, yang luka ringan Rp10 juta, korban yang diamputasi hilang kaki 2 kami menyiapkan Rp50 juta karena untuk merecovery hidup,” bebernya.
KDM menjelaskan, keluarga korban total menerima bantuan sekitar Rp50 juta. Selain dari Bank BJB Peduli, Baznas, serta KDM, juga dari para pejabat Pemprov Jabar, Pemkab Cirebon, termasuk Kapolda dan Kapolresta Cirebon.
“Jadi totalnya mendapatkan bantuan Rp50 juta. Kami siapkan rekening, dari saya langsung saya transfer,” terang KDM.
Pada kesempatan itu, KDM mengingatkan pengusaha penambangan di Jabar agar tak mengabaikan hak-hak pekerja.
“Jangan mementingkan usahanya saja. Jangan abai. Apa yang menjadi warning, jangan memaksakan kehendak. Saya berharap kita semua ambil pelajaran penting dari peritiwa ini. Aparat sipil negara Jabar agar hati-hati dan bersikap tegas kepada siapapun yang abai prinsip-prinsip perizinan,” jelasnya.