RADARCIREBON.ID– Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy, melontarkan kritik tajam terhadap pola kerja pemerintahan baru yang terlalu menitikberatkan pada program 100 hari kerja.
Ia menilai, pendekatan ini justru berpotensi mengaburkan arah kebijakan strategis yang sudah disepakati melalui peraturan daerah tentang APBD Kuningan.
“Saya juga tidak paham kenapa sampai konsep 100 hari kerja ini dilembagakan, seolah menjadi tolok ukur utama keberhasilan. Bahkan sampai menggeser hal-hal yang sifatnya konstitusional,” tegas Nuzul saat diskusi 100 Hari Dirahmati menuju Kuningan Melesat.
Baca Juga:Survei Publik di Kabupaten Kuningan, Berikut Ini SKPD Mencatatkan Skor Tertinggi dalam Hal Kepuasan MasyarakatNuzul Rachdy: Hari Lahir Pancasila Momentum Menguatkan Nilai Perjuangan Bangsa
Menurutnya, sejak Bupati dan Wakil Bupati Kuningan dilantik, semua perhatian publik, bahkan birokrasi, hanya tertuju pada 100 hari kerja. Padahal, kata dia, arah pembangunan daerah sudah digariskan dalam dokumen perencanaan daerah yang sah, mulai dari RKPD, KUA-PPAS hingga APBD.
“APBD 2024 sudah kita tetapkan sejak 30 November 2023 lalu. Di dalamnya termuat berbagai kebijakan komprehensif hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Tapi sekarang seolah-olah semuanya direduksi oleh program 100 hari kerja. Ini sangat tidak sehat bagi tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya, Senin (2/6).
Nuzul menambahkan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan resmi apa pun dari eksekutif terkait capaian program 100 hari kerja tersebut. “Kami di DPRD belum menerima progress resmi apa pun yang sudah dilakukan selama 100 hari kerja ini,” katanya.
Ia juga menyinggung belum bergeraknya realisasi APBD secara signifikan. “APBD sampai hari ini belum berjalan maksimal. Tapi justru yang ditonjolkan malah program 100 hari kerja, seolah itu lebih penting dari kebijakan anggaran satu tahun penuh yang sudah dirumuskan secara matang,” katanya kritis.
Lebih lanjut, Nuzul mengingatkan bahwa kondisi daerah saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan serius. Mulai dari gagal bayar, kemiskinan ekstrem, angka stunting tinggi, pengangguran, hingga TPP pegawai yang belum lancar.
Tak hanya itu, Nuzul juga menyoroti capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kuningan yang kembali menurun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) setelah bertahun-tahun meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Menjelang akhir 100 hari kerja, kita malah mendapat opini WDP. Ini tentu memprihatinkan. Apalagi dalam sepuluh tahun terakhir, kita berhasil mempertahankan opini WTP,” ujarnya.