RADARCIREBON.ID-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Selasa (3/6/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH, didampingi Wakil Ketua R Hasan Basori MSi dan Hj Nana Kencanawati SPd.
Turut hadir Wakil Bupati Cirebon H Agus Kurniawan Budiman, Forkopimda, Sekda Dr H Hilmy Riva’i MPd, para kepala SKPD, camat, serta sejumlah undangan lainnya.
Baca Juga:Bupati Cirebon Tinjau Lokasi Longsor Gunung Kuda, Komitmen Beri Bantuan dan Pendidikan Anak KorbanMajalengka Raih WTP Ke-12 Berturut-turut
Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan kritik, masukan, dan pertanyaan strategis terhadap dokumen RPJMD yang sebelumnya telah disampaikan oleh bupati pada Rapat Paripurna bulan Mei.
Perwakilan Fraksi PDIP, Abdul Kodir, menekankan pentingnya RPJMD sebagai cetak biru pembangunan lima tahunan yang tidak hanya memuat visi dan misi daerah. Tetapi juga menjamin integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
“RPJMD harus menjadi instrumen utama untuk memahami secara utuh pembangunan daerah serta memudahkan koordinasi dan sinkronisasi seluruh perangkat daerah. Semua upaya pembangunan harus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman (Beriman),” tegasnya.
Fraksi PDIP juga menyoroti rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 24,02% dari total APBD 2025. Mereka mendorong optimalisasi potensi PAD melalui digitalisasi layanan publik serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Waled.
Sementara Ketua Fraksi PKB, Tatang Ismail, melalui juru bicara Saleh, SIP, menyatakan bahwa visi “aman” dalam jargon pembangunan “Beriman” belum didukung oleh strategi dan program konkret.
“Kami khawatir ini hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa dampak nyata. Padahal masyarakat menuntut rasa aman yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Fraksi PKB juga menyinggung soal kerusakan jalan, banjir, kebakaran, hingga minimnya kesiapsiagaan terhadap bencana. Mereka mendesak penguatan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta penindakan tegas terhadap oknum birokrasi yang menyalahgunakan kelemahan sistem.