Ketua Fraksi Golkar, Anton Maulana ST MM, melalui catatan resminya, menegaskan pentingnya RPJMD disusun secara strategis, berbasis data, dan terukur secara logis sesuai amanat Mendagri No 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD.
Fraksi Golkar mengajukan tujuh poin penting untuk dikaji bersama, antara lain penanganan kemiskinan dan pengangguran, lengkap dengan data konkret dan rencana realisasi tahunan. Peningkatan SDM dan pendidikan, termasuk data kerusakan sekolah dan rencana pemulihan per tahun.
Pembangunan infrastruktur dengan data kondisi jalan dan rencana penanganannya. Pengendalian lingkungan hidup dan penanganan sampah secara terukur dan berkelanjutan. Kesesuaian visi-misi bupati-wakil bupati saat kampanye 2024 dengan isi RPJMD.
Baca Juga:Bupati Cirebon Tinjau Lokasi Longsor Gunung Kuda, Komitmen Beri Bantuan dan Pendidikan Anak KorbanMajalengka Raih WTP Ke-12 Berturut-turut
Status dan prioritas pembentukan daerah otonomi baru (Kabupaten Cirebon Timur) dalam RPJMD 2025–2029. Konsolidasi Pemkab Cirebon dengan Gubernur Jawa Barat terkait program strategis provinsi, serta apakah sudah terakomodasi dalam dokumen RPJMD.
“RPJMD bukan sekadar dokumen indah di atas kertas, tetapi harus menggunakan kerangka logis manajemen strategis berbasis input, output, out come, dan impact,” tandasnya.
Fraksi di DPRD sepakat bahwa RPJMD 2025-2029 harus disusun secara holistik, terukur, dan dapat dieksekusi secara nyata demi kemajuan Kabupaten Cirebon lima tahun ke depan. DPRD meminta agar masukan ini menjadi perhatian utama dalam penyempurnaan dokumen RPJMD sebelum ditetapkan menjadi perda. (sam)