Komisi II pun mengajak masyarakat untuk turut mengawasi dan melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam proses seleksi.
“Kami ingin proses ini berlangsung secara transparan. Jika masyarakat menemukan calon yang bermasalah secara hukum atau perbankan, silakan lapor ke Komisi II. Kami akan teruskan kepada Pansel. Ini bagian dari kontrol publik,” ujarnya.
Dengan pengawasan ketat dari DPRD dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan proses seleksi ini menghasilkan jajaran direksi BUMD yang profesional dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah secara optimal. (bae)