“Sering kali masyarakat datang ke IGD, tapi ditolak karena kondisinya tidak termasuk gawat darurat. Padahal mereka hanya ingin berkonsultasi dan mendapatkan obat. Kalau Puskesmas tutup, mereka harus ke praktik dokter swasta dan dikenai biaya sekitar Rp50 ribu. Kalau punya uang tidak masalah, kalau tidak ada, kasihan,” ujar Yusuf.
Sebagai bentuk dukungan, DPRD mendorong agar layanan 24 jam segera dimulai, meskipun dengan percontohan terbatas.
“Kami dorong agar dimulai dulu, minimal dua Puskesmas sebagai percontohan. Nanti bisa dievaluasi apakah efektif atau tidak,” pungkasnya. (ade/cep)