Tak kalah penting, Didit juga menyoroti temuan BPK dalam LHP yang menyebut adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern, pengelolaan dana BOS yang belum tertib, serta penataan aset tetap yang belum memadai.
“Kami akan bahas lebih lanjut persoalan ini di pembahasan tingkat Badan Anggaran,” tandasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Golkar mendorong langkah konkret pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan APBD ke depan, khususnya dengan meningkatkan porsi belanja modal dan menekan belanja operasi yang didominasi belanja pegawai.
Baca Juga:Pemkab Kuningan Masih Mempunyai Utang Tunda Bayar Rp69 Miliar Pedagang Sorabi dan Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kuningan Terima Bantuan
“Sudah saatnya kebijakan anggaran lebih berpihak kepada kepentingan publik, dan berorientasi pada kinerja pembangunan,” pungkasnya. (ags)