Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Rohayati AMd mengatakan penertiban pengemis di area Makam Sunan Gunung Jati bukan perkara sepele. Kompleksitas persoalan ini menuntut keterlibatan banyak pihak, termasuk lintas SKPD.
“Hasil rapat, tim adhoc ini rencananya dibentuk oleh Disbudpar dan akan melibatkan berbagai unsur. Seperti Bappelitbangda, Satpol PP, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, serta Komisi I DPRD sendiri,” ungkap Rohayati usai rapat bersama Sekda, Disbudpar, Satpol PP, dan Bappelitbangda, Selasa lalu, (3/6/2025).
Menurutnya, tantangan dalam penataan kawasan makam cukup kompleks. Selain menyangkut aset milik keraton, juga terdapat aset TNI. “Meski bukan aset pemda, kami ingin hadir untuk memastikan area makam lebih nyaman dan aman bagi para peziarah,” papar Rohayati.
Baca Juga:Mantan Walikota Cirebon Sudah Diklarifikasi BPK Terkait Gedung Setda Rp86 MiliarIni Hasil Pemeriksaan Gedung Setda Kota Cirebon, Perlu Dikosongkan?
Senada, disampaikan Wakil Ketua Komisi I, Nova Fikrotushofiyah Lc. Ia mendorong percepatan pembentukan tim adhoc sebagai langkah konkret menangani permasalahan sosial di kawasan wisata religi itu. “Tim adhoc ini nantinya akan bekerja berkelanjutan. Jadi perlu segera dibentuk agar persoalan yang sudah lama dikeluhkan ini bisa segera ditangani,” tegasnya. Sementara itu, Sekda Kabupaten Cirebon Dr Hilmy Riva’i MPd menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, penanganan pengemis merupakan masalah lintas sektor yang memerlukan sinergi kuat antara OPD dan stakeholder lainnya.
“Makbaroh Sunan Gunungjati adalah destinasi wisata unggulan. Karena itu, Disbudpar memang harus dilibatkan. Tapi, jangan lupakan pentingnya dasar hukum. Bisa lewat perda maupun perbup, dan kami siap mendukung pembentukan tim adhoc,” ucap Hilmy.
Ia menambahkan, pola komunikasi yang efektif antarinstansi juga harus dibangun. Pemerintah daerah, katanya, siap memfasilitasi forum diskusi terbuka seperti FGD (Focus Group Discussion) untuk merumuskan langkah terbaik.
“Masalah pengemis di Kawasan Makam Sunan Gunung Jati sendiri terbilang dilematis. Selain status aset yang dimiliki keraton dan TNI, banyaknya pengemis juga mencerminkan persoalan sosial yang mendalam,” tuturnya. (sam)