“Kita juga harus taat aturan, karena di samping-samping kita kan APH melihatkan. Nggak bisa serta-merta gampang dilaksanakan asal tuntutan masyarakat itu. Kita akomodir tuntutan masyarakat, tapi prosesnya disesuaikan dengan perundang-undangan,” tandasnya.
Terkait ruas jalan Sindanglaut–Pabuaran yang sempat dipertanyakan masyarakat karena belum ada tanda-tanda pelaksanaan, Iwan menyampaikan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap lelang.
“Masih proses. Minggu depan kayaknya baru SPK untuk yang Rp2,3 miliar. Yang Rp2,7 miliarnya masuk di perubahan,” imbuhnya.
Baca Juga:PW GP Ansor Jawa Barat Luncurkan Program Ekonomi Ansor ConnectSatpol PP Kabupaten Cirebon Klaim Penertiban PKL Trusmi Sudah 80 Persen
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori MSi menjelaskan, nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD Kabupaten Cirebon 2025 telah disepakati melalui rapat paripurna.
Targetnya, tanggal 11 Juli 2025 APBD perubahan disahkan. Sebelum pengesahan, kata RHB –sapaan akrab R Hasan Basori, akan ada pembahasan finalisasi selama tiga hari.
Politisi PKB itu pun memastikan untuk ruas jalan di Wilayah Timur Cirebon khususnya Gebang-Pabuaran segera diperbaiki. Sumber anggarannya dari pergeseran kegiatan APBD murni yang dianggap tidak begitu prioritas.
“Anggaran murni yang digeser itulah, kemudian dialokasikan untuk perbaikan jalan rusak Gebang-Pabuaran melalui APBD perubahan 2025 senilai Rp10 miliar,” pungkasnya. (sam)