RADARCIREBON.ID- Kepala SMK Veteran Kota Cirebon Wahyu Hidayat menilai langkah pemerintah dalam mengatasi PAPS (Pencegahan Anak Putus Sekolah) dengan membangun Sekolah Rakyat kurang tepat. Alangkah baiknya PAPS ini diberikan bantuan dan dididik di sekolah swasta.
Pasalnya, dengan membangun sarpras yang baru, tenaga didik yang baru, akan memakan biaya operasional yang cukup besar. Sementara di sekolah swasta, seperti SMK Veteran, banyak sarpras yang terbengkalai dan kurang terpelihara.
Wahyu mengatakan kurang terpelihara bukan berarti tidak terawat. Akan tetapi karena sarpras tidak digunakan dan kurang operasional pemeliharaan. Sehingga terbengkalai. Di SMK Veteran, ada sebanyak 25 ruang kelas.
Baca Juga:Dapur MBG Gegesik dan Arjawinangun Beroperasi Mulai 14 Juli 2025Cerita Gus Yusuf Pilih Lanjut Kuliah di Madinah: Cari Ilmu Sekaligus Ngalap Berkah
Sayangnya, setengah dari ruang kelas itu tidak digunakan. “Fasilitas kelas kami besar, ukuran 8×8 meter. Ada 25 kelas, tapi 12 kelas kami tidak digunakan, jadi bangunan kosong. Yang seharusnya kita bisa menampung 10 rombel dalam satu angkatan, tahun sekarang hanya 11 siswa. Tahun kemarin hanya 30 siswa, jadi kelas nganggur,” terangnya, Jumat, 11 Juli 2025.
Saat Wahyu mendengar bahwa pemerintah membangun Sekolah Rakyat, ia sangat menyayangkan hal itu. Karena di sisi lain pemerintah membangun, pihaknya justru banyak ruang kelas tidak dimanfaatkan hingga bagian atap sampai jebol.
“Sangat disayangkan kalau fasilitas tidak dimanfaatkan. Pemerintah daripada membangun sekolah baru, kenapa tidak sekolah swasta saja yang dipenuhi siswanya? Kita minta kepada pemerintah agar jangan sampai sekolah swasta mati. Daripada pemerintah membuka sekolah baru seperti Sekolah Rakyat, bikin kelas baru, lebih baik sekolah swasta saja yang sudah ada,” tandasnya. (cep)