RADARCIREBON.ID – Jalan poros kabupaten penghubung Halimpu–Wangkelang di Kabupaten Cirebon mulai diperbaiki. Perbaikan ruas jalan tersebut dimulai Kamis (10/7).
Titik awal pengerjaannya di Desa Jatipancur hingga perbatasan Desa Nanggela, Kecamatan Greged.
Perlu diketahui, ruas jalan tersebut selama bertahun-tahun rusak parah, membuat aktivitas warga, terutama petani dan pelajar, terhambat, terlebih saat musim hujan.
Baca Juga:Minat Calon Ahli Gizi MeningkatProduksi Indonesia yang Bersaing Hingga Mancanegara
Pengerjaan ruas Jalan Halimpu-Wangkelang ini merupakan bagian dari rencana pembangunan infrastruktur yang sudah dirancang sejak 2024, dengan realisasi di APBD murni 2025.
Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp2,8 miliar. Komposisi anggaran APBD murni berangkat dari PIS, PIK, dan aspirasi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori MSi menegaskan, perbaikan jalan ini merupakan program berkelanjutan. Ruas yang tengah dikerjakan saat ini terbagi dalam empat paket kegiatan, dengan nilai proyek bervariasi antara Rp400 juta hingga Rp1 miliar.
“Panjang jalan yang dikerjakan pada tahap ini sekitar 700 meter, dimulai dari titik batas awal Desa Nanggela ke arah Puskesmas Nanggela,” ujar pria yang akrab disapa RHB, Minggu (13/7).
Menurutnya, proses lelang untuk kelanjutan pembangunan ruas jalan dari Nanggela ke Gemulung juga sudah berjalan.
Ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.
“Itu masih proses lelang, kemarin saya rapat dengan PU untuk mendorong percepatan. Tahun 2026 saya sudah alokasikan lagi sekitar Rp2 miliar untuk tahap berikutnya,” jelasnya.
Meski demikian, RHB tak menutupi kekecewaannya terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang kerap lamban dalam merealisasikan program.
Baca Juga:TKW Asal Cirebon Meninggal di MalaysiaTerus Berjuang, Adu Data, Forum Honorer R2 dan R3 Kota Cirebon Sambangi BKPSDM
Ia juga menyoroti pola kerja yang membuat proyek baru berjalan di pertengahan tahun, padahal anggaran sudah diketok di akhir tahun sebelumnya.
“Sayang sekali, Februari sampai Mei tidak ada pergerakan infrastruktur. Padahal waktu itu bisa dimanfaatkan untuk memulai pekerjaan. Di 2026, saya akan dorong lelang dilakukan lebih awal,” tegasnya.
Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 yang membolehkan pemerintah daerah melakukan lelang dini, meski dana baru cair di tahun berikutnya. Ia menilai kebijakan ini semestinya dioptimalkan agar pengerjaan tidak molor.