Gus Ipul menekankan bahwa proses pemutakhiran bukan tanpa kekurangan. Oleh karena itu, pemerintah membuka ruang reaktivasi bagi masyarakat yang merasa layak menerima PBI. Proses reaktivasi dibuka melalui dua jalur: formal dan partisipatif. Jalur formal dilakukan lewat RT/RW, kelurahan, Dinas Sosial, dan disahkan oleh kepala daerah.
Sementara jalur partisipatif bisa diakses melalui aplikasi Cek Bansos, yang memungkinkan masyarakat mengajukan usulan atau sanggahan secara mandiri. “Dengan menyertakan beberapa hal yang diperlukan supaya kita bisa verifikasi. Ada 39 pertanyaan yang bisa dijawab, untuk kemudian disesuaikan dengan kriteria BPJS. Usul sanggah ini akan diproses sampai ke BPJS, tetapi akhirnya yang menentukan adalah BPJS,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan bahwa aplikasi SIKS-NG juga bisa digunakan Dinas Sosial untuk mendukung proses reaktivasi. Namun hingga saat ini, dari lebih dari 8 juta data yang dinonaktifkan, baru 25.628 atau 0,3 persen yang telah melakukan reaktivasi. Dari angka tersebut, 1.822 usulan reaktivasi masih menunggu persetujuan Pusdatin, 2.578 telah disetujui namun belum diaktifkan BPJS, 18.869 sudah aktif sebagai peserta PBI-JK, dan 2.359 aktif namun pindah segmen.
Baca Juga:Bertambah, Dapur Makan Bergizi Gratis Mulai Beroperasi di ArjawinangunSekda Kabupaten Cirebon Dicopot, Bupati Imron Sudah Tidak Sreg?
Sekjen PBNU itu menjelaskan bahwa kuota penerima bansos saat ini hanya mencakup 96,8 juta jiwa. Padahal untuk menjangkau seluruh masyarakat hingga desil 4, diperlukan kuota minimal 112 juta jiwa. “Sementara penduduk kita adalah 280 juta lebih. Karena basis kita itu kuota, maka kita memilih prioritas bagi mereka yang paling membutuhkan,” katanya.
Ia berharap, melalui koordinasi lintas kementerian, bansos bisa semakin tepat sasaran dan tak ada lagi warga miskin yang tak mendapatkan pelayanan kesehatan. “Mudah-mudahan ibu/bapak sekalian, dengan hulunya nanti dari BPS, kami sebagai pihak yang ikut pemutakhiran dan kemudian menetapkan PBI, (semoga) tidak ada lagi pasien yang ditolak oleh rumah sakit. Ini yang sedang kita coba,” pungkas Gus Ipul.
Rapat kerja itu sendiri dihadiri Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Nunung Nuryanto. (rc)