Hak Veto dan sistem demokrasi tersebut, menurut Ngopidiyyah, merupakan kemunafikan Barat. Demokrasi hanya berlaku kalau menguntungkan mereka.
Contohnya di tahun 1989, ketika Amerika Serikat menyerang Panama dan menggulingkan Manuel Noriega. Moyoritas negara mengecam. Tapi ketika diajukan ke DK PBB, Amerika memveto resolusi tersebut.
Dari total 159 negara anggota PBB pada saat itu, hasil pemungutan suara, mendukung resolusi (mengecam invasi AS) sebanyak 75 negara. Menolak resolusi hanya 20 negara. Abstain sebanyak 40 negara. Tidak hadir atau tidak memberikan suara 24 negara.
Baca Juga:Perang Terbuka Pasangan Kepala Daerah, Belajar dari Kasus Gubernur dan Wagub Bangka BelitungWong Cirebon Pimpin GP Ansor OKI, Putra Abdul Hayyi, Pengasuh Ponpes Gedongan
Namun, resolusi tersebut gagal karena diveto oleh tiga anggota tetap DK PBB. Yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Akhirnya, meskipun suara mayoritas menolak, pada akhirnya dunia hanya bisa menonton.
Kemudian soal invasi Irak pada tahun 2003. Jutaan orang di seluruh dunia menolak invasi Irak. Bahkan negara sekutu seperti Prancis pun tidak setuju.
Tapi Amerika tetap jalan. PBB tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada konsensus. AS jelas tak akan mengizinkan PBB menghalangi jalannya.
Kemudian soal Israel melakukan agresi terhadap warga sipil Palestina. Berkali-kali DK PBB mencoba mengeluarkan resolusi kecaman. Tapi Amerika selalu menggunakan hak vetonya untuk memblokir. Hasilnya? Tidak ada sanksi dan tidak ada tindakan nyata.
Pada 18 April 2024, DK PBB mengadakan pemungutan suara atas resolusi yang merekomendasikan agar Palestina diterima sebagai anggota penuh PBB.
Hasilnya, mendukung 12 negara. Menolak hanya 1 negara yakni Amerika Serikat. Abstain ada 2 negara yakni Inggris dan Swiss. Meskipun mayoritas anggota mendukung, resolusi tersebut gagal karena veto dari Amerika Serikat.
Pada saat yang sama di Palestina korban tewas sudah mencapai 33.970 orang. Total korban luka mencapai 76.770 orang.
Baca Juga:Investasi Perak, Emas Kedua yang Menjanjikan, Begini Untung RuginyaTrik Licik Cuci Uang, Cara Ubah Yang Haram Jadi 'Halal'
Pada 4 Juni 2025, Dewan Keamanan PBB mengajukan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza, serta akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.
Ngopidiyyah pun menganalogikan jika demokrasi Barat itu penuh kepalsuan. Bayangkan jika ikut kompetisi debat sekolah. Semua peserta ikut voting untuk menentukan pemenang.
Tapi juri bilang: walaupun semua orang setuju ada salah seorang yang menang, tapi mereka punya 5 juri spesial. Kalau salah satu dari mereka tak suka, otomatis kalah.