Ia menjelaskan, setiap bulan rata-rata ada ada 5 sampai 10 undangan dari pemerintah pusat dan provinsi. Bahkan, jumlahnya bisa lebih, tergantung kebutuhan koordinasi. “Kalau bupati berhalangan hadir, undangan dialihkan ke wakil bupati, sekda, asisten, atau staf ahli,” katanya.
Sunanto menambahkan, tidak semua biaya perjalanan dinas ditanggung Bagian Umum. “Kalau SKPD yang punya agenda sendiri, ya tidak di-cover Bagian Umum. Tapi banyak SKPD yang tidak menganggarkan perjadin bupati, jadi akhirnya tetap ditanggung Bagian Umum,” jelasnya.
Agar kegiatan tetap berjalan, Pemkab Cirebon terpaksa melakukan pergeseran anggaran hingga menggunakan dana talangan. “Untungnya, pengesahan APBD Perubahan 2025 dipercepat. Jadi kami bisa bernafas sedikit,” tutur Sunanto.
Baca Juga:Warga Bikin Kuburan di Jalan Rusak, Kata DPUTR Kabupaten Cirebon: Perbaikan Tahun IniPemkot Cirebon Masih Pakai Cara Lama Tangani Sampah di TPA Kopi Luhur
Ia juga menyoroti komitmen kebijakan pusat dan provinsi yang meminta daerah melakukan efisiensi, tetapi pada praktiknya rapat masih harus hadiri acara atau pertemuan secara fisik. “Katanya efisiensi, tapi undangan rapat tetap wajib hadir. Padahal zaman sekarang sudah canggih, bisa pakai zoom meeting,” ujarnya.
Sunanto pun meyakini kondisi ini tidak hanya dialami Kabupaten Cirebon, tetapi juga daerah lain. “Banyak daerah lain juga merasakan hal sama. Pusing, menjerit, babak belur,” tandasnya.
Sementara itu, Kabag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Wawan Siswandar SE MSi menjelaskan perjadin DPRD tetap ada. Sebab, itu bagian dari tugas pokok dan fungsi DPRD. Seperti melakukan studi komparatif ke daerah lain.
“Ada kebijakan-kebijakan yang belum ada di Kabupaten Cirebon. Itu adalah salahsatu cara, kita bisa kolaborasikan itu. Artinya, tugas dewan sampai kapan pun ya begitu. Pengawasan, budgeting, dan legislasi,” terang Wawan.
Meski demikian, efensiensi anggaran tetap ada. Tahun ini terdampak Rp8 miliar hingga Rp10 miliar. Total efensien itu diambil dari belanja perjadin, bimtek, makan minum rapat, ATK, belanja pakaian adat dan lain sebagainya yang dapat diefesiensikan.
“Untuk perjadin tetap ada. Hanya saja, volume perjadin berkurang. Kemudian, harga hotel dan macam lainnya diturunkan. Salah satunya menghilangkan kunjungan ke luar pulau,” ungkapnya.
Dia mengatakan ada perbedaan yang mencolok ketika bertemu langsung dengan zoom meeting. “Maknanya kan beda. Sama saja, ketika komunikasi melalui via telepo atau zoom meeting. Ketika ketemu langsung pembicaraan atau komunikasinya bisa lebih luas,” jelasnya.