RADARCIREBON.ID – Polemik biaya seragam sekolah yang dinilai memberatkan orang tua siswa kembali mencuat di Kota Cirebon.
Persoalan ini dianggap klasik, namun belum kunjung tuntas dari tahun ke tahun. Sorotan tajam datang dari kalangan legislatif, menyusul banyaknya laporan masyarakat yang mengeluhkan mahalnya biaya seragam di sejumlah SMP Negeri, termasuk di SMP Negeri 5 Kota Cirebon.
Komisi III DPRD Kota Cirebon pun mengambil sikap.
Anggota DPRD Umar Stanis Klau menyebut pihaknya telah menerima banyak aduan dari wali murid terkait mahalnya biaya seragam yang harus dibayar di awal tahun ajaran baru.
Baca Juga:80.000 Koperasi Merah Putih Resmi DiluncurkanJob Fair di Kota Cirebon Digelar Hari Ini, Ribuan Pencaker Sudah Daftar
“Ini bukan masalah baru, tapi sudah menjadi keluhan tahunan. Tahun ini kami kembali menerima laporan dari berbagai sekolah, bukan hanya satu SMP Negeri saja. Karenanya, kami akan memanggil Dinas Pendidikan dan sejumlah kepala sekolah untuk meminta klarifikasi dan menyamakan persepsi,” kata Umar kepada Radar Cirebon, Rabu (23/7/2025).
Umar menegaskan bahwa pendidikan seharusnya gratis, namun faktanya masih banyak orang tua yang menjerit karena beban biaya seragam, buku, dan atribut sekolah lainnya.
“Meski mengatasnamakan koperasi atau komite sekolah, yang terlihat di mata masyarakat tetap sekolahnya. Ini yang harus kita luruskan. Orang tua sering kali merasa terpaksa, meskipun dikatakan tidak diwajibkan,” tegasnya.
Umar pun meminta agar Dinas Pendidikan segera menyusun petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) terkait pengadaan seragam, serta iuran lainnya, melalui Peraturan Walikota (Perwal) atau Keputusan Kepala Daerah.
Ia juga mendesak agar praktik jual beli buku, seragam, Lembar Kerja Siswa (LKS), sepatu, dan atribut lainnya di sekolah dihentikan.
“Sekolah cukup, stop memperjualbelikan barang-barang tersebut. Pemerintah harus hadir untuk melindungi masyarakat kecil, apalagi tidak semua wali murid berasal dari keluarga mampu,” tandasnya.
Komisi III DPRD Kota Cirebon menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap praktik pengadaan seragam dan biaya-biaya lainnya di sekolah negeri.
Baca Juga:Wali Murid SMPN 5 Kota Cirebon Curhat di Medsos Terkait Biaya Seragam Sekolah yang Bernilai Jutaan RupiaDPUTR Kota Cirebon Normalisasi Sungai dan Kali, Segini Jumlahnya!
Mereka berharap pemanggilan terhadap Disdik dan pihak sekolah nantinya bisa menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
“Intinya bukan mencari siapa yang salah, tapi memperbaiki sistem. Jangan sampai pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap anak justru menjadi beban berat karena masalah teknis seperti ini,” kata Umar.