Inisiatif Komite Sekolah
Sorotan ini salah satunya muncul dari SMP Negeri 5 Kota Cirebon, yang menjadi perbincangan setelah sejumlah wali murid menyampaikan keberatan di media sosial.
Biaya seragam yang mencapai Rp2.255.000 untuk empat stel seragam, baju batik, baju adat, rompi, kartu perpustakaan, dan kartu OSIS, dianggap terlalu tinggi.
Wakil Kepala SMPN 5 Cirebon, Maman Suryaman, menyatakan bahwa pengadaan seragam bukan diatur langsung oleh pihak sekolah, melainkan oleh Komite Sekolah.
Baca Juga:80.000 Koperasi Merah Putih Resmi DiluncurkanJob Fair di Kota Cirebon Digelar Hari Ini, Ribuan Pencaker Sudah Daftar
“Pengelolaan dan pengadaan seragam diselenggarakan oleh komite sekolah dan dibantu koperasi. Sekolah hanya memperkenalkan diri dan menjelaskan program kerja. Kami tidak ikut dalam pengambilan keputusan harga atau teknis pengadaan,” jelas Maman.
Sementara itu, Ketua Komite Sekolah, Supirman alias Tong Eng berkilah pihaknya hanya memfasilitasi orang tua siswa yang ingin memesan seragam sesuai standar sekolah.
“Seragam di SMP 5 memang memiliki standar tertentu yang tidak dijual bebas di toko. Kami mengundang penjahit agar bisa membuatkan sesuai kebutuhan. Tapi kami tidak mewajibkan. Wali murid bebas beli di luar, kami hanya menyediakan pilihan,” akunya.
Menurutnya, harga seragam sudah melalui kesepakatan dalam rapat wali murid dan komite. Bahkan pihaknya memberikan kelonggaran dalam pembayaran, termasuk opsi cicilan.
“Ini murni hukum dagang. Siapa yang ingin memesan, kami buatkan, dan silakan bayar. Tapi tidak ada paksaan. Bahkan ada wali murid yang hanya memesan dua stel saja, dan itu kami layani,” jelas Tong Eng.
Dia menilai, tujuan utama pengadaan seragam oleh komite adalah untuk menyeragamkan penampilan siswa agar tidak terjadi diskriminasi atau kesenjangan sosial di lingkungan sekolah. (cep)