Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Hj Rohayati AMd menyinggung masih banyak kekurangan tentang pembentukan BUMDes. “Tidak ada Musdesus, pengawasnya tidak ada. Kemudian Perekrutan Direktur BUMDes, harusnya diusulkan BPD,” katanya.
Politisi yang akrab disapa Bunda Iyoh itu menjelaskan, DPRD sifatnya hanya menjembatani agar permasalahan bisa terurai.
“Kalau warga menginginkan permasalahan BUMDes, laporannya ke Inspektorat,” katanya.
Baca Juga:80.000 Koperasi Merah Putih Resmi DiluncurkanJob Fair di Kota Cirebon Digelar Hari Ini, Ribuan Pencaker Sudah Daftar
Komisi I juga merekomendasikan agar camat Plumbon segera turun tangan menyelesaikan permasalahan ini.
Selain itu, pihak desa, kecamatan, atau masyarakat diminta mengajukan permintaan audit laporan keuangan BUMDes tahun 2021 dan 2024 kepada Inspektorat. “Kami akan follow-up hasilnya dalam waktu satu minggu kedepan,” katanya.
Sementara itu, Kuwu Desa Gombang Vonny Agustina Indra Ayu menjelaskan, BUMDes itu dibentuk tahun 2020.
Hanya saja, pengurus yang telah dibentuk itu, setahun setelahnya mengundurkan diri. “Akhirnya membentuk BUMDes ulang kembali tahun 2021. Soal penjaringan pengurus BUMDes itu sudah ada, sesuai prosedur,” pungkasnya. (sam)