RADARCIREBON.ID- Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menegaskan tetap melarang kegiatan study tour sesuai SE Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Artinya, sekolah-sekolah di Kabupaten Cirebon, terutama sekolah negeri, tak boleh melakukan study tour.
Imron mengatakan pihaknya merasa kasihan kepada orang tua jika study tour tetap diberlakukan.
“Saat ini ekonomi sedang lesu, kasihan orang tua kalau ada studi tour. Sekarang cari uang susah, makanya saya tetap larang studi tour,” ujar Imron saat dikonfirmasi Radar Cirebon, Rabu (30/7/2025).
Baca Juga:25 Eselon Dua Pemkab Cirebon Ikuti Penkom, Bupati: Harus Punya InovasiBupati Cirebon Pakai MT untuk Pilih Sekda, Katanya Lebih Efisien
Imron yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon itu mengungkapkan bahwa study tour akan boleh digelar
kalau ekonomi sudah membaik. Itu pun dengan tetap ada batasan-batasannya.
“Jadi kalau nanti ekonomi sudah membaik, baru kita bolehkan study tour. Dan kalau nanti dibolehkan, tidak boleh memaksa siswa, apalagi memaksa siswa dari ekonomi tidak mampu, itu tidak boleh. Jadi harus tetap ada rambu-rambu yang wajib ditaati setiap sekolah,” tegas Imron.
Penegasan Bupati Imron ini tentu mematahkan harapan Gabungan Pengusaha Industri Tour & Travel (GAPITT) Ciayumajakuning yang sebelumnya menginginkan para kepala daerah di Wilayah III Cirebon mengizinkan study tour.
Ketua GAPITT Ciayumajakuning Budi Ariestiya mengatakan para pelaku pariwisata di wilayah Cirebon, mulai dari penyelenggara perjalanan wisata, hotel, restoran, pengelola tempat wisata hingga UMKM sangat menggantungkan kelangsung usaha dari aktivitas study tour siswa. Tapi akibat diberlakukannya kebijakan pelarangan study tour oleh KDM, aktivitas pariwisata di menjadi lesu.
Hal yang sama juga diungkapkan Koordinator Lapangan Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) Cirebon Raya, Nana Yohana. Menurutnya, pelarangan study tour telah sangat memukul industri pariwisata di wilayah Cirebon.
“Setelah covid, seelumnya kami memperkirakan di tahun 2025 ini akan ada pertumbuhan di bidang pariwisata. Namun sayangnya, di awal tahun kita sudah dipukul oleh efisiensi. Lalu, di bulan Maret pelarangan study tour oleh KDM,” ujarnya.
Nana menyebutkan bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait pembatasan study tour hanya bersifat imbauan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota, menurutnya, memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi daerah masing-masing.