RADARCIREBON.ID -Konflik internal di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cirebon kian memanas.
Bahkan, Ketua KONI Sutardi Raharja SH secara terbuka menantang Bupati Cirebon Drs H Imron MAg, untuk memintanya mundur secara langsung jika memang menginginkan pergantian kepemimpinan.
Isu pemakzulan terhadap Sutardi semakin santer terdengar. Berbagai spekulasi berkembang, mulai dari persoalan internal hingga dugaan imbas politik Pilkada 2024 lalu.
Baca Juga:Baznas Jabar dengan Baznas Kota Cirebon dan Puskesmas Kalitanju Gelar Layanan Kesehatan Keliling untuk Lansia SMAN 7 Cirebon Jadi Titik Koordinat Program MBG
“Saya dengar kabar, Bupati sudah tak merespons lagi soal KONI. Apakah karena alasan politis atau ada hal lain, saya tidak tahu,” ujar Sutardi kepada Radar Cirebon.
Sutardi mengaku, siap mundur dari jabatannya, namun dengan syarat, yakni permintaan itu harus disampaikan langsung oleh Bupati Imron. Ia menegaskan, tidak akan melayani tekanan melalui pihak ketiga.
“Saya legowo jika diminta mundur, asalkan Pak Imron sendiri yang menyampaikannya secara langsung. Harus jelas alasannya, berdasarkan fakta. Kalau hanya karangan, saya akan tetap bertahan,” tegasnya.
Selama ini, lanjut Sutardi, temuan-temuan KONI yang memang dipakai juga oleh beberapa pengurus yang mundur, sudah diselesaikan.
Sutardi mengklaim, pengembalian temuan sebesar kurang lebih Rp200 juta, murni memakai dana pribadi. Hal ini semata-mata untuk menyelamatkan KONI dari persoalan hukum.
“Dana temuan sudah saya selesaikan dari uang pribadi. Kalau ada pengurus yang mundur, itu hak mereka. Tapi saya juga punya hak untuk melakukan PAW. KONI harus tetap fokus karena kita akan menghadapi Babak Kualifikasi (BK), jangan sampai atlet jadi korban kisruh ini,” jelasnya.
Sutardi memastikan sisa dana hibah dari Pemkab Cirebon sebesar Rp4 miliar akan segera cair.
Baca Juga:Minyak Jelantah Disulap Jadi Sabun, Mahasiswa UIN Cirebon Ajak Warga Kelola Limbah Rumah TanggaAngka Kemiskinan di Kota Cirebon Terus Menurun
Ia menilai tidak ada dasar bagi KONI Provinsi Jawa Barat untuk menolak kepengurusan baru, karena telah dibentuk sesuai prosedur dan memenuhi kuorum.
“Kalau SK dari KONI Jabar sudah keluar, dana hibah bisa dicairkan. Jumat ini saya akan ke Bandung untuk membahas ini langsung,” imbuhnya. (sam)