RADARCIREBON.ID -Akvitas tambang di kawasan Gunung Kuda total mandek. Dampaknya dirasakan luas. Bukan hanya pengelola tambang yang dibuat pusing. Lembaga pendidikan, masyarakat dan para pekerja pun tersandra imbas kebijakan Gubenur Jabar, Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM.
Salah satunya adalah Yayasan dan Kepontren Al Islah yang selama ini turut mengelola tambang di wilayah tersebut.
Pengawas Yayasan Al Islah, Apung Furqon, mengungkapkan, penutupan tambang membuat kegiatan ekonomi dan sosial yang selama ini dijalankan lumpuh total.
Baca Juga:Usulkan Upgrade Jaringan ke Fiber Optik di Kabupaten CirebonAston Cirebon Hadirkan Paket Pernikahan Impian
“Selama ini, hasil tambang kami gunakan untuk mensubsidi BPJS kesehatan guru, memberi sembako setiap bulan, dan membiayai operasional pendidikan. Tapi, sekarang semua itu terhenti,” ujar Apung kepada Radar Cirebon, Senin (4/8).
Perlu diketahui, Yayasan Al Islah mengelola sejumlah lembaga pendidikan dari tingkat TK hingga Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI).
Ia menegaskan, lokasi longsor yang menjadi alasan penutupan tambang bukan berada di wilayah tambang yang dikelola Al Islah, melainkan di lokasi tambang lain milik Al Azhariyah.
“Di lokasi yang di kami tambang, struktur tanahnya batuan keras. Risiko longsor kecil. Tambang kami menghasilkan material untuk urugan, campuran semen, keramik, dan hiasan. Tapi semuanya ikut dihentikan,” kata Apung.
Dampak penutupan ini, lanjut Apung, menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja. “Di kami, ada 15 penambang manual. Minimalnya, satu penambang punya lima orang kuli. Belum lagi petugas lapangan, pengurus, pengawas, dan karyawan kantor. Jika ditotal sampai ratusan orang yang terdampak,” jelasnya.
Untuk guru yang berada di Yayasan Al Islah saja, ungkap Apung, ada 200 orang. Mereka biasanya mendapat subsidi BPJS kesehatan. Kini tidak lagi. Warga sekitar dan buruh pun kehilangan penghasilan harian.
“Biasanya satu truk bawa empat kuli. Belum yang angkut, bongkar, belah batu. Sekarang semuanya berhenti. Padahal mereka tetap punya cicilan, butuh makan, dan biaya hidup,” ungkapnya.
Baca Juga:Penertiban PKL di bantaran Sungai Sukalila Cirebon Masih Lama, Satpol PP Belum Terima Surat Resmi dari BBWSStok Blangko KTP di Kota Cirebon Aman
Karena itu, pihaknya mendesak Gubernur Jawa Barat untuk mengevaluasi kembali kebijakan penutupan tambang secara menyeluruh.
“Kami tidak menolak upaya pemerintah menjaga keselamatan lingkungan, tapi menekankan pentingnya solusi,” ucapnya.