RADARCIREBON.ID – Penemuan ribuan tanaman kepala sawit di perbukitan Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon menjadi sorotan publik.
Terutama pasca bencana banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
Apalagi, aktivitas perkebunan kelapa sawit, bukan arah kebijakan prioritas pembangunan bidang pertanian dan perkebunan di Kabupaten Cirebon.
Baca Juga:KDM Siap Jemput 45 Warga Jabar yang Terjebak Banjir AcehKDM – PT KAI Jalin Kerjasama, Bakal Ada Kereta Api Tani Mukti Rute Cirebon – Jakarta
Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Durahman menegaskan, kelapa sawit bukan komoditas unggulan Kabupaten Cirebon.
Maka keberadaannya di wilayah tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemkab Cirebon juga sudah menerima surat edaran Gubernur Jawa Barat pada pagi hari terkait larangan penanaman kelapa sawit di wilayah Jawa Barat.
Dalam surat edaran tersebut, khususnya pada poin 2 dan 3, ditegaskan sejumlah kebijakan penting mengenai penanganan areal yang telah ditanami kelapa sawit.
Dalam edaran itu disebutkan bahwa lahan yang telah ditanami kelapa sawit agar dilakukan penggantian atau alih komoditas secara bertahap dengan komoditas perkebunan lain yang menjadi unggulan Provinsi Jawa Barat maupun unggulan daerah setempat.
Seperti diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bahkan menyoroti degradasi lingkungan yang memicu banjir di berbagai daerah akibat tata ruang yang tidak konsisten.
“Ada faktor tata ruang yang salah. Ini sedang kita benahi dan akan dibahas perubahan tata ruang untuk seluruh Jawa Barat mulai Januari,” katanya usai menghadiri Rapat Evaluasi Pembangunan Tahun 2025 di Gedung Pusat Kebudayaan, Jalan Naripan, Kota Bandung.
Baca Juga:Pasca Tawuran Konten, Pemuda Desa Purwawinangun – Muara Mediasi di Polsek Kapetakan, Sepakat DamaiLolos dari Hukuman, Prabowo Rehabilitasi 3 Mantan Direksi ASDP Termasuk Ira Puspadewi
Oleh sebab itu, dirinya secara tegas melarang pengembangan perkebunan sawit di Jabar.
Dia menilai karakteristik geografis Jabar yang terbatas tidak cocok untuk sawit yang membutuhkan lahan sangat luas dan berisiko mengganggu ketersediaan air serta keseimbangan ekosistem.
“Jabar lebih cocok untuk teh, karet, kina, dan kopi,” tambahnya.Agar larangan tersebut terikat oleh sebuah aturan, Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini menerbitkan Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, kelestarian sumber daya alam, serta kesesuaian pembangunan dengan karakteristik daerah.