RADARCIREBON.ID -Dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 tahun 2025, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon menggelar serangkaian kegiatan memperkuat peran koperasi di tingkat desa, Selasa (5/8).
Agenda bertajuk “Koperasi Maju Indoensia Adil dan Makmur” itu menjadi bagian dari upaya penguatan koperasi desa berbasis kolaborasi dan regulasi terpadu.
Rangkaian Harkopnas yang akan berlangsung selama tiga hari ini, sekaligus meluncurkan 424 Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan.
Baca Juga:Baru Pertama Kali! 2.300 Nelayan di Cirebon Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Begini Cara Daftarnya!1.013 Mahasiswa UGJ Ikuti KKN Tematik di 69 Desa
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon, Dr Alex Suheriyawan SH MPd menyampaikan, program strategis yang dijalankan pihaknya berfokus pada pembangunan koperasi melalui dua landasan utama.
“Pertama, dari sisi regulasi, kami sedang menyusun Raperda yang memuat berbagai muatan lokal, termasuk di dalamnya penguatan kerja sama pentahelix antar pemangku kepentingan. Tujuannya adalah agar seluruh pihak dapat berkontribusi dan terlibat aktif dalam pembangunan koperasi di Kabupaten Cirebon,” ujar Alex kepada Radar Cirebon.
Yang kedua, kata Alex, dari sisi implementasi di lapangan. Artinya, Dinkop dan UKM harus berada dalam satu frekuensi gerakan koperasi, baik yang reguler maupun Koperasi Merah Putih, agar arah kebijakan dan pengembangannya selaras dan terintegrasi
Dijelaskannya, kegiatan yang digelar hari ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi serta mengintegrasikan program-program yang ada.
Salah satu hasil dari kegiatan ini adalah pembentukan Forum Koperasi Merah Putih dan Koperasi Reguler sebagai wadah konsolidasi dan komunikasi antarkoperasi, yang selama ini dinilai belum optimal.
“Melalui forum ini, kita membangun jejaring kerja sama tim serta mengintegrasikan berbagai potensi sektor menjadi satu konsep program yang mendukung kemajuan koperasi ke depan,” terangnya.
Sebagai contoh konkret, setiap koperasi baik reguler maupun Merah Putih perlu melakukan verifikasi data untuk mengetahui kondisi koperasi, apakah tergolong sehat atau tidak. Selain itu, koperasi juga perlu membahas aspek inkubasi bisnis, kepastian legalitas (legal standing), serta akses terhadap permodalan.
Baca Juga:STMIK IKMI Cirebon Raih Sertifikat Internasional Ketua DPRD Cirebon Kritik Perencanaan Pembangunan Daerah, Sebut Anggaran Infrastruktur Jalan Belum Ideal
“Dengan integrasi program ini, akan terbentuk ekosistem bisnis koperasi yang sehat dan berkelanjutan. Dampaknya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan koperasi itu sendiri, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas wilayah,” paparnya.