RADARCIREBON.ID -Porsi anggaran belanja pegawai di APBD Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi, yakni mencapai 40 persen. Untuk itu, Pemkab Cirebon bertekad akan menurunkan belanja pegawai menjadi 30 persen.
Hal itu diungkapkan Sekretarid Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Yuyun Wahyu Wardana SIP MAk kepada Radar Cirebon, kemarin.
Diakui Yuyun, belanja pegawai di APBD 2025 dan 2026 masih berada di angka antara 35 sampai 40 persen.
Baca Juga:DPRD Cirebon Desak Dishub Prioritaskan Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas di 2026Dulu Kesulitan Matematika, Kini Raih Bronze Medal
“Target kami di tahun 2027, belanja pegawai harus ditekan hingga menyentuh angka 30 persen,” ujarnya.
Sementara untuk sektor infrastruktur, Yuyun mengatakan, anggarannya saat ini sudah melebihi 10 persen dari total APBD. “Saya lupa angka pastinya, tapi yang jelas di atas 10 persen dan masih di bawah 20 persen,” jelasnya.
Terpisah, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menegaskan, pemerintah daerah tetap memprioritaskan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur dan penguatan ekonomi.
“Kami tetap mengedepankan program-program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya pembangunan jalan, tapi juga sektor ekonomi, UMKM, dan bidang-bidang lain yang perlu diperbaiki,” kata Imron sambil mengatakan bahwa anggaran itu sudah dipaparkan di hadapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dalam pemaparan tersebut, lanjut Imron, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) turut dilibatkan.
“Kemarin kami sudah paparan. Saya undang semua dinas karena ini pemaparan program untuk tahun ini dan tahun yang akan datang. Semua daerah di Jawa Barat juga ikut,” ungkapnya.
Imron menyebutkan, seluruh program yang dirancang telah melalui proses pembahasan bersama DPRD Kabupaten Cirebon dan sudah mendapat persetujuan.
Baca Juga:Telkom Dukung Digitalisasi SMK Ma’arif Al Ghozali CirebonIzin Usaha Versus Terancam Dicabut, Komisi II DPRD Desak Dinas Teknis untuk Bertindak Tegas
“Semua sudah dikunci bersama DPRD. Kami sudah tahu postur anggaran, berapa yang dialokasikan untuk gaji pegawai, dan sisanya dibagi untuk program-program di masing-masing dinas,” jelasnya.
Ia pun mengakui, anggaran belanja pegawai cukup besar, mengingat jumlah aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Cirebon mencapai 19 ribu orang.
“Jumlah pegawai kita memang banyak, sehingga wajar jika belanja pegawai sampai 40 persen. Tapi tetap, program untuk rakyat harus jadi prioritas utama,” tegas Imron. (den)