RADARCIREBON.ID -DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti lemahnya perencanaan sektor transportasi. Wakil rakyat pun mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) agar konektivitas antarwilayah serta keselamatan lalu lintas dijadikan prioritas utama dalam program tahun 2026.
Desakan ini disampaikan langsung dalam rapat pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026,menyusul kekhawatiran legislatif terhadap belum maksimalnya pelayanan transportasi publik.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori MSi menilai, perencanaan yang disusun Dishub masih belum sepenuhnya menjawab tantangan nyata di lapangan, terutama terkait konektivitas antarwilayah dan keselamatan lalu lintas.
Baca Juga:Pembekalan Dunia Kerja kepada Penyandang DisabilitasDisbudpar Cirebon Tegur Pengelola Versus Cafe and Resto, Ini Alasannya
“Kita mendorong agar anggaran tahun 2026 benar-benar fokus menjawab persoalan transportasi, khususnya peningkatan konektivitas dan keselamatan lalu lintas,” tegas politisi yang akrab disapa RHB itu.
Menurutnya, penguatan infrastruktur transportasi adalah fondasi pelayanan publik yang krusial dan tidak bisa diabaikan.
Oleh karena itu, DPRD meminta Dishub untuk menyusun program berdasarkan skala prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Senada disampaikan, Wakil Ketua DPRD lainnya, Teguh Rusiana Merdeka SH juga menekankan pentingnya keselarasan antara program Dishub dan arah pembangunan daerah.
“Program-program yang diajukan harus tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Kabupaten Cirebon di masa depan,” ujarnya.
DPRD berharap, hasil pembahasan ini dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan anggaran yang tidak hanya responsif, tetapi juga berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. (sam)