“Semula kami mengusulkan anggaran infrastruktur itu minimal sama dengan Kabupaten Indramayu, Rp300 miliar. Hasilnya justru lebih dari itu. Rp321,376 miliar. Itu belum termasuk dari DAK pusat,” ungkap Imron.
Dari total Rp321,376 miliar tersebut, Rp278 miliar dialokasikan khusus untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan.
Sisanya digunakan untuk pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), irigasi, dan infrastruktur permukiman.
Baca Juga:Bupati Cirebon Serahkan Bantuan untuk Korban Longsor Tambang Gunung Kuda, 4 Warga Masih HilangMahasiswa UGJ Raih Juara Nasional Esai dan Musikalisasi Puisi
Imron mengungkapkan, efisiensi anggaran di SKPD itu meliputi, Dinas Pendidikan Rp7 miliar, Dinas Kesehatan Rp5 miliar, Dinas Sosial Rp3 miliar.
Berikutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) masing-masing diefensienkan hingga Rp2 miliar.
Selanjutnya, efensien juga terjadi di Dinas Koperasi dan UKM Rp2,1 miliar. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebesar Rp1 miliar. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) senilai Rp1,5 miliar.
Sementara, untuk Dinas Pertanian Rp3 miliar, Sekretariat Daerah Rp5 miliar, Sekretariat DPRD Rp1,5 miliar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Rp2 miliar.
Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Rp2 miliar. Dinas Perhubungan Rp1 miliar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Rp900 juta. Diskominfo Rp800 juta.
Sementara, Satpol PP, Disdamkarmat, DPPKBP3A dan BPBD masing-masing dipangkas Rp500 juta. Kemudian, untuk Disdukcapil dan DPMPTSP di pangkas rata-rata Rp200 juta.
“Semua SKPD terdampak efesien anggaran. Efensien itu digunakan untuk kegiatan yang lebih penting yakni infrastruktur jalan,” pungkasnya. (sam)