RADARCIREBON.ID – Pada tahun 2025 ini, hampir semua daerah di Pulau Jawa mendapatkan penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila), kecuali Jawa Barat (Jabar).
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA). Penghargaan itu sebagai komitmen daerah yang ramah terhadap anak dan perempuan.
Ketika Jabar menjadi provinsi satu-satunya di Pulau Jawa yang gagal menyabet penghargaan tersebut, kian menunjukkan jika daerah ini memang sangat tidak ramah terhadap anak.
Baca Juga:Gempa Kamchatka Rusia Tak Ada Apa-apanya, Zona Megathrust Indonesia Lebih DahsyatGelombang Tsunami Rusia Sudah Sampai Jepang, BMKG: Sampai di Indonesia Pukul 14.52 WITA
Hal tersebut mengundang banyak pertanyaan. Justru di bawah kepimpinan Gubernur Dedi Mulyadi alias KDM ini menujukkan lemahnya komitmen dalam mewujudkan provinsi ramah terhadap perempuan dan anak.
Lalu, bagaimana tanggapan pihak Pemprov Jabar? Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan walau dengan berat hati menerima keputusan pusat tersebut.
Erwan mengatakan, seluruh keputusan terkait penghargaan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pihaknya hanya berusaha yang terbaik agar menjadi provinsi yang layak anak dan perempuan.
“Kami sedang berusaha untuk bekerja yang terbaik. Masalah penghargaan itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat,” kata Erwan.
Dia pun menegaskan, walau gagal memperoleh penghargaan, Pemprov Jabar saat ini sedang fokus menjalankan program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Pihaknya bukan tidak membutuhkan penghargaan dari pusat. Tetapi, yang penting sekarang ini adalah program yang bisa terasa, menyentuh dan terlihat oleh rakyat.
Namun demikian, tandas dia, absennya Jabar dalam daftar penerima penghargaan Provila akan menjadi bahan evaluasi. Terutama terkait kelayakan lingkungan bagi perlindungan perempuan dan anak.
Baca Juga:Gempa Bumi Rusia, BMKG Prediksi Tsunami sampai ke Indonesia Pukul 14.52 WITADampak Gempa Kamchatka Rusia, 10 Pesisir di Indonesia Berpotensi Tsunami Mulai Pukul 14.20 WITA
“Kita akan benahi, kita akan coba cek kenapa kita tidak masuk dalam kategori penghargaan di tingkat pemerintah pusat. Nanti kita akan koordinasi dengan dinas terkait,” kata Erwan.
Pihaknya berjanji akan menganalisis penyebab Jabar tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Hal itu sebagai langkah awal untuk membentuk strategi perbaikan.
“Saya akan coba inventarisir dulu apa yang menjadi kategori penilaian di pusat itu. Dan apa yang menjadi permasalahan di kami di provinsi ini,” tandasnya.
Erwan menambahkan, pihaknya juga akan memanggil DP3AKB Jabar untuk meminta penjelasan lebih detail. “Kita coba akan cek, saya tidak berani berspekulasi. Karena kita belum tahu penjelasan dari dinas terkait,” demikian jelas Erwan.