4/ Kepada Walikota Cirebon jangan jadikan pajak menjadi komponen terbesar dalam PAD Kota Cirebon. Carilah sumber-sumber pendapatan lainnya, efisiensi biaya dan tutup kebocoran anggaran.
Koordinatir Paguyuban Pelangi, Hendrawan Rizal, menyampaikan keprihatinannya atas kenaikan PBB tersebut.
Dia menyebutkan, dari yang sebelumnya hanya membayar PBB Rp6,4 juta, kemudian di tahun 2024 naik menjadi Rp63 juta. “Itulah tuntutan pokok kami yang diajukan kepada Pemkot Cirebon,” ungkapnya.
Baca Juga:KDM Kena Tipu, Diprank Anak-anak 'Bau Kencur', Ternyata Gegara IniKDM Puji Lucky Hakim yang Lepas Ular di Sawah, Minta Kembangkan Burung Hantu
Hendrawan berharap Walikota Cirebon yang menerima permasalahan ini dari pejabat sebelumnya, dapat membereskan dan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya.
Di tempat yang sama, Hetta Mahendrati Latu Meten selaku juru bicara Paguyuban Pelangi menyampaikan, kenaikan PBB hingga 1000 persen merupakan penghianatan terhadap warga Kota Cirebon.
“Jangan sampai pajak justru menjadi alat Pemerintah untuk menyengsarakan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, jangan sampai pajak yang tinggi, masyarakat justru jatuh miskin. “Mayarakat menjual barang dan hutang kepada bank hingga miskin, untuk membayar pajak PBB yang begitu tinggi,” ucapnya.
Heta pun mengakui, jika tuntutan sekarang ini terispirasi dengan warga Pati yang berhasil membatalkan kebijakan Pemda dalam menaikkan PBB.
Sebab itu, pihaknya berkumpul untuk kembali memperjuangkan agar Pemkot Cirebon membatalkan Perda Nomor 1 tahun 2024, terkait kenaikan PBB.
“Kita di sini berkumpul kita terispirasi pada rakyat Pati, yang hanya naik 250 persen saja bisa batal kenaikannya, tetapi kita justru naik 1000 persen,” tegasnya.
Baca Juga:Gempa Kamchatka Rusia Tak Ada Apa-apanya, Zona Megathrust Indonesia Lebih DahsyatGelombang Tsunami Rusia Sudah Sampai Jepang, BMKG: Sampai di Indonesia Pukul 14.52 WITA
Dia pun meminta rekan-rekannya untuk berjuang seperti masyarakat Pati. “Tolong berjuang seperti rakyat Pati. Kita ajak semua masyarakat Kota Cirebon agar ikut perjuangkan. Perjuangkan kita belum berakhir,” tegasnya.
Ia meminta masyarakat untuk ikut bergerak agar suaranya didengar oleh Pemkot Cirebon. Sebab, soal kenaikan PBB yang terdampak adalah seluruh warga Kota Cirebon.
Heta juga mengatakan, yang berjuang menolak kenaikan PBB, menurut pihak Pemkot, hanya 1 persen warga Kota Cirebon. “Terdampak seluruhnya, tapi kami dianggap 1 persen yang berjuang,” ujarnya.
Heta menganggap, pemkot terlalu mengerdilkan jumlah orang yang menolak kenaikan PBB. “Kami disangka pejuang 1 persen dari warga Kota Cirebon,” ungkapnya lagi.
Hal senada juga disampaikan oleh Surya Pranata. Menurutnya, kenaikan PBB ini sangat membebani.