Dia menegaskan, meski ada kritik dan masukan, RSUD Linggajati masih memiliki prospek besar untuk berkembang.
“Gedungnya masih perspektif, SDM Kuningan tidak kalah bagus. Kita masih punya peluang besar untuk memperbaiki dan membenahi,” sebut Bupati Dian.
Sebelumnya, dukungan terkait usulan PKS agar RSUD Linggarjati dikelola Pemprov Jabar, datang dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Toto Suharto. Secara tegas, politisi berkumis tebal itu meminta Pemprov Jawa Barat untuk mengambil alih pengelolaan RSUD Linggajati dari Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Baca Juga:Angin Kencang Robohkan Pohon Petai, Rumah Warga Kasturi Rusak Tiga Santri Asal Kuningan Melaju ke Tingkat Nasional Usai Raih Juara di MQK Jabar
Menurutnya, langkah tersebut akan berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
“Kalau saya setuju RSUD Linggajati diambil alih provinsi. Daripada suatu kabupaten tidak ada anggaran untuk memaksimalkan pelayanan, lebih baik serahkan saja kepada provinsi,” ujar Toto.
Anggota Fraksi PAN itu menjelaskan, dalam rapat paripurna KUA-PPAS APBD TA 2025 yang turut dihadiri Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi, sempat disampaikan bahwa Pemprov Jabar akan memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan. Terutama, pelayanan kesehatan akan menjadi fokus utama karena hampir seluruh masyarakat kini sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Menurutnya, optimalisasi fasilitas rumah sakit tidak mungkin tercapai tanpa dukungan pendanaan yang memadai. Dengan diambil alih oleh provinsi, RSUD Linggajati berpotensi menjadi rumah sakit rujukan dengan kelengkapan peralatan medis yang lebih baik serta penambahan jumlah tenaga dokter.
“Sekarang ada dokter tapi tidak ada alat medisnya, atau sebaliknya ada alatnya tapi tidak ada dokternya. Kalau provinsi yang mengelola, anggaran bisa lebih memadai sehingga pelayanan lebih maksimal,” jelasnya.
Menurutnya, Pemprov Jabar juga tengah menyiapkan program beasiswa untuk calon dokter spesialis, terutama bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Beasiswa tersebut diberikan dengan komitmen bahwa setelah lulus, penerimanya harus kembali mengabdi di rumah sakit milik pemerintah.
“Kalau kita bicara kualitas layanan, kuncinya ada di anggaran. Dengan provinsi mengambil alih, baik fasilitas maupun SDM nya akan lebih optimal,” pungkasnya. (ags)