RADARCIREBON.ID -Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon kembali menuai sorotan tajam.
Mantan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019–2024, Yoga Setiawan menilai, performa instansi ini terus menurun setiap tahun, dan mencapai titik terendah pada 2025, tepat di awal periode kedua Bupati Imron.
Menurut informasi yang diterima Yoga, seluruh pejabat di DPUTR kini terancam terkena perombakan besar-besaran atau “bedol desa” demi membenahi kinerja.
Baca Juga:Muludan di Kasepuhan Cirebon Kembali Digelar Tahun 2025, Berikut AgendanyaSinergitas Hadirkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Cirebon
“Tahun ini adalah puncak kemunduran DPUTR. Saya minta bupati segera mengambil langkah tegas membenahi internal DPUTR,” ujar Yoga kepada Radar Cirebon, Rabu (13/8).
Selama menjadi legislator, dirinya melihat adanya praktik dinasti di internal DPUTR yang membuat instruksi bupati sering diabaikan. Kondisi ini, menurutnya, memerlukan tindakan tegas agar tidak terus berlarut.
Sebagai contoh, Yoga menyebut bidang peningkatan jalan hanya mampu melelang sekitar 40 paket pekerjaan dari anggaran murni. Bahkan, sebagian tender batal dilaksanakan, sementara anggaran perubahan sudah disahkan.
Akibatnya, proses penyerapan anggaran murni yang masih di bawah 50 persen berjalan bersamaan dengan anggaran perubahan yang belum dikerjakan.
“Ini jelas masalah. Anggaran murni belum terserap separuh, anggaran perubahan sudah diketok palu tapi belum digarap. Saat penagihan di BKAD nanti pasti repot. Ada yang tidak beres di internal DPUTR,” tegasnya.
Meski capaian kinerja biasanya diukur pada akhir tahun, Yoga menilai, masyarakat sudah bisa membandingkan kondisi Agustus tahun ini dengan periode yang sama tahun lalu.
Hasilnya, penyerapan anggaran tahun ini tertinggal jauh, dan ia pesimistis sisa waktu yang ada bisa mengejar ketertinggalan itu.
Baca Juga:PT KAI Daop 3 Cirebon akan Ganti 13.662 Batang Bantalan Rel BetonWalikota Cirebon Janjikan Penerangan Jogging Track Stadion Bima, Warga Cirebon Bisa Olahraga Malam Hari
Yoga pun mendesak Bupati Imron segera mengganti pejabat yang dianggap tidak kompeten. Termasuk, kata Yoga, mantan kepala DPUTR dan Plt saat ini juga harus bertanggung jawab dengan kondisi yang ada.
Ketua Forum Komunikasi Investor Cirebon (FKIC) itu mengingatkan, jika tidak ada evaluasi, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat.
Infrastruktur seperti jalan, jembatan, sanitasi, tata ruang, hingga bangunan gedung berpotensi terganggu. Apalagi tahun depan, anggaran pembangunan jalan diproyeksikan meningkat signifikan.